jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan KepalaBadan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, hari ini (8/9).
Sehari sebelumnya, para pentolan honorer K2 memberikan masukan tentang apa saja yang perlu disampaikan Komisi II DPR kepada Menteri Tjahjo.
BACA JUGA: MenPAN-RB Terbitkan Aturan Terbaru, Seluruh PNS dan PPPK Harus Tahu
"Saya dan kawan-kawan dari Papua dan Sulawesi Tenggara diterima Ketua Panja Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI Bapak Arwani Thomafi, kemarin (7/9)," kata Koordinator Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nurbaitih kepada JPNN.com, Selasa (8/9).
Dalam pertemuan tersebut, selain mengantar rekan-rekannya dari Papua yang membawa amanah dari bupatinya, Nurbaitih juga menyampaikan beberapa permohonan ke pimpinan Komisi II. Salah satunya adalah terkait anggaran di KemenPAN-RB
BACA JUGA: Bu Susi Tegas, Minta Honorer Diangkat jadi PNS, Bukan PPPK
"Saya berharap rapat siang nanti dengan KemenPAN-RB bisa memasukkan anggaran khusus penyelesaian honorer K2 baik guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis lainnya," tuturnya.
Permintaan lainnya adalah agar Komisi II melakukan pengawasan terhadap penginputan e-formasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) 2021 baik CPNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) oleh KemenPAN-RB.
BACA JUGA: Insyaallah NIP dan SK PPPK Segera di Tangan
Ini agar tidak ada satupun honorer K2 yang tertinggal.
"Saya meminta agar tenaga teknis administrasi ini harus diperhatikan juga. Jangan hanya pada tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh. Mudah-mudahan masukan kami ini bisa disuarakan pimpinan Komisi II kepada MenPAN-RB," tandas Nur yang juga pimpinan PHK2I pusat ini. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad