jpnn.com - JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bakal membahas kandidat presiden yang diharapkan kaum buruh.
Peluang Rakernas KSPSI membahas kandidat presiden yang diinginkan kaum buruh dikemukakan Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat.
BACA JUGA: Banyak Kemudahan yang Didapat Masyarakat Jika Perppu Ciptaker Disahkan Menjadi UU
"Presiden yang diharapkan ke depan itu kira-kira model apa untuk KSPSI," ujar Jumhur seusai Pembukaan Rakernas I KSPSI, di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, Jumat (24/2).
Menurut Jumhur, presiden yang diharapkan adalah presiden yang berhikmat pada buruh.
BACA JUGA: Wasekjen NasDem Balas Sentilan Sekjen PDIP Soal Kandidat Presiden
"Presiden yang sekarang ini sejak menjabat terkesan memukul buruh, dari perubahan UU Tenaga Kerja, UU Ciptaker, lalu sekarang Perppu Ciptaker," ujar Jumhur.
Karena itu, buruh ke depan, kata Jumhur, akan benar-benar selektif dalam memilih kandidat presiden.
BACA JUGA: Airlangga: Perppu Cipta Kerja Penting untuk Mencegah Krisis Perekonomian
Jumhur dalam kesempatan kali ini juga menyatakan Perppu Ciptaker seharusnya batal demi hukum karena tidak diparipurnakan DPR.
Meski demikian, Jumhur menegaskan KSPSI siap bernegosiasi lebih detail pasal per pasal dalam perbaikan UU Ciptaker.
"Sampai November sesuai putusan MK, kalau November tidak beres berarti balik ke UU Tenaga Kerja," katanya.
Rakernas I KSPSI diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air.
Rakernas yang akan berlangsung hingga Minggu (26/2).
Rakernas diharapkan menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konsultasi Perppu Cipta Kerja, Menko Airlangga Libatkan Ahli & Akademisi
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang