jpnn.com, JAKARTA - Masalah gaji guru honorer SMA/SMK yang sampai saat ini belum terselesaikan juga dibahas dalam rapat koordinas (rakor) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan pemerintah provinsi. Hanya saja, masalah tersebut tidak dibahas secara spesifik.
Rakor yang dimulai hari ini, Senin (18/9) diikuti 34 kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) provinsi bersama pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmes) Kemendikbud.
BACA JUGA: Dana BOS Diusulkan Naik, Jenjang SD Jadi Rp 1 Juta per Siswa
Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, ada empat poin yang menjadi inti pembahasan rakor.
Pertama, isu-isu yang belum terselesaikan terkait pengalihan pendidikan menengah ke provinsi.
BACA JUGA: Inflasi Tinggi, Kemendikbud Naikkan Dana BOS
Kedua, penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis, yang menyangkut PPDB, pembinaan guru, pemenuhan fasilitas belajar, dan penyelenggaraan UN/UNBK.
"Ketiga, membahas tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)," terangnya.
BACA JUGA: Kembangkan PAUD, Kemendikbud Gandeng 2 Perguruan Tinggi
Keempat, optimalisasi Komite Sekolah dalam mendukung layanan di sekolah.
"Jadi, soal gaji guru honorer tidak kita bahas secara spesifik," imbuhnya.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy meminta para kadisdik untuk membeber fakta soal guru honorer SMA/SMK.
Menurut dia, pemprov harus mencari solusi tepat untuk menyelesaikan masalah gaji guru honorer.
"Masalah pendidikan di daerah kadisdik yang paling tahu. Saya harapkan solusi untuk gaji guru honorer ini segera diperoleh," kata Muhadjir. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ketiga, Kemendikbud Paling Diminati Pelamar CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad