JAKARTA - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang menjadi kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaggap hanya bermanfaat sesaat. Terjadinya penurunan daya beli masyarakat tidak akan terbantukan dengan Rp 150 ribu per bulan bagi warga miskin penerima program pengganti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Masyarakat sih pasti seneng-seneng aja kalau dikasih bantuan, apalagi berupa uang. Masalahnya jumlah dan masa pemberian uang itu tidak cukup memadai kalau dikaitkan dengan ide bahwa kebijakan ini adalah menyesuaikan psikologi masyarakat terhadap gejolak kenaikan harga barang-barang akibat kenaikan BBM," kata Rommy, salah seorang tokoh pemuda DKI Jakarta, Jumat (28/6).
Pria yang kini menjadi calon anggota legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) 2014-2019 dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu menyatakan, yang dibutuhkan saat ini bukan BLSM tapi lapangan kerja. Kata dia, Penyediaan lapangan kerja berarti memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi.
"Mestinya yang jadi prioritas misalnya penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur di berbagai bidang khususnya di wilayah-wilayah pedalaman terpencil, serta jaminan warga Negara terhadap pendidikan dan kesehatan," katanya.
Alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) menjelaskan selain kisruh soal ketepatan sasaran penerimanya sebagaimana terjadi di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta, ide “pro poor” di balik kebijakan ini masih jauh dari ideal. Alasannya, Program BLSM ini dianggap sebagai program yang terpisahkan dalam mengentaskan kemiskinan meskipun pertimbangan khususnya karena kenaikan BBM.
Padahal kata Rommy, tujuan akhir kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warganegara dengan seluruh hak dan kewajibannya.
“Nah, di banyak kejadian iming-iming BLSM justru cenderung merendahkan harkat itu. Hanya karena ingin dapat dana itu, banyak masyarakat yang sebetulnya “mampu” tiba-tiba ingin disebut orang miskin," pungkasnya. (awa/jpnn)
"Masyarakat sih pasti seneng-seneng aja kalau dikasih bantuan, apalagi berupa uang. Masalahnya jumlah dan masa pemberian uang itu tidak cukup memadai kalau dikaitkan dengan ide bahwa kebijakan ini adalah menyesuaikan psikologi masyarakat terhadap gejolak kenaikan harga barang-barang akibat kenaikan BBM," kata Rommy, salah seorang tokoh pemuda DKI Jakarta, Jumat (28/6).
Pria yang kini menjadi calon anggota legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) 2014-2019 dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu menyatakan, yang dibutuhkan saat ini bukan BLSM tapi lapangan kerja. Kata dia, Penyediaan lapangan kerja berarti memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi.
"Mestinya yang jadi prioritas misalnya penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur di berbagai bidang khususnya di wilayah-wilayah pedalaman terpencil, serta jaminan warga Negara terhadap pendidikan dan kesehatan," katanya.
Alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) menjelaskan selain kisruh soal ketepatan sasaran penerimanya sebagaimana terjadi di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta, ide “pro poor” di balik kebijakan ini masih jauh dari ideal. Alasannya, Program BLSM ini dianggap sebagai program yang terpisahkan dalam mengentaskan kemiskinan meskipun pertimbangan khususnya karena kenaikan BBM.
Padahal kata Rommy, tujuan akhir kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warganegara dengan seluruh hak dan kewajibannya.
“Nah, di banyak kejadian iming-iming BLSM justru cenderung merendahkan harkat itu. Hanya karena ingin dapat dana itu, banyak masyarakat yang sebetulnya “mampu” tiba-tiba ingin disebut orang miskin," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Hari e-Ticketing di Stasiun Depok Tak Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi