TANGERANG – Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Hamka Haq menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April mendatang.
"Kebijakan itu bakal menyengsarakan kehidupan rakyat kecil karena efek domino kenaikan harga BBM akan mengatrol seluruh harga kebutuhan pokok termasuk harga sembilan bahan pokok (sembako). Makanya Bamusi menolak," di Tangerang, Banten, Kamis (14/3).
Bahkan, lanjutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan berdampak pada “lahirnya” orang miskin baru sebanyak 4,8 juta jiwa.
“Pemerintah sudah usul harga BBM subsidi naik hingga Rp1.500 per liter. Apabila kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa penduduk miskin tahun 2011 sebesar 28,89 juta jiwa, maka jumlah total kaum miskin akan meningkat menjadi 33,69 juta atau bertambah sekitar 4,8 juta jiwa,” ungkap Hamka.
Dijelaskannya, setelah menaikkan harga BBM, penduduk hampir miskin itu akan “resmi” menjadi miskin. “Yang diinginkan masyarakat miskin hanyalah makan dan uang untuk anak sekolah. Jika BBM naik, kedua hal tersebut semakin sulit dipenuhi.”
Menjelaskan tentang program bantuan tunai langsung (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM, Hamka menilai itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan solusi atas penderitaan rakyat.
"BLT kerap menjadi alat politik penguasa untuk meredam gejolak dan amarah masyarakat. Apalagi, data masyarakat miskin yang dimiliki oleh pemerintah selalu amburadul sehingga akan memperparah proses pembagian BLT," ujarnya.
Efektivitas program populis ini cukup rendah dan tidak mendidik masyarakat. Bahkan mengundang kecemburuan yang bisa berdampak pada pudarnya semangat gotong-royong,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Sekjen Bamusi, Nurmansyah Tanjung, mengatakan BLT tidak akan membuat bangsa ini mandiri. "Seharusnya pemerintah merencanakan strategi untuk lebih menambah subsidi. Karena kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada beban APBN adalah kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menetapkan asumsi harga BBM yang dipergunakan dalam penyusunan APBN."
Fluktuasi harga minyak di pasar dunia itu telah terjadi dari dulu, sehingga mestinya pemerintah melihat data historis fluktuasi harga BBM, dan analisa tersebut dijadikan acuan dalam menetapkan asumsi harga BBM dalam menyusun APBN.
“Subsidi itu hak rakyat. Bukannya malah memangkas subsidi, pemerintah harus punya strategi menambah subsidi untuk masyarakat kecil. Sekarang saja BBM belum naik, harga sembako di pasar tradisional sudah merangkak naik,” jelas Nurmansyah. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lelang Telat Penyebab Obat Langka di Larantuka
Redaktur : Tim Redaksi