jpnn.com, JAKARTA - Gelombang kedua Covid-19 tengah berkecamuk di India dan sejumlah negara. Indonesia yang sedang menurun kurva penambahan kasus positifnya dihadapkan pula pada ancaman serupa dengan agenda mudik tahunan menjelang Lebaran.
Keputusan pemerintah melarang mudik dan membatasi mobilitas masyarakat merupakan opsi kebijakan yang tepat. Presiden Jokowi mendapat apresiasi dari publik atas kerja keras mengatasi pandemi dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.
BACA JUGA: Gagasan Waketum Kadin Ini Sejalan dengan Kebijakan Presiden Jokowi
“Kepuasan terhadap Jokowi meningkat, publik bersimpati atas upaya pemerintah mengatasi Covid-19 dan masalah ekonomi,” ungkap Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Sabtu (1/5).
Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 72,6 persen, naik tipis dari survei bulan Februari 2021 sebesar 70,3 persen. Jika dilihat sejak survei bulan Juni tahun lalu, tingkat kepuasan publik terus bergerak naik.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Buktikan Produksi Padi di Kabupaten Malang Memuaskan
Menurut Andreas, ketegasan pemerintah melarang mudik menjadi pilihan strategis agar lonjakan kasus Covid-19 seperti di India tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi untuk menyasar segmen masyarakat yang lebih luas.
Sebagai catatan, sejumlah negara di dunia sempat mengalami kesulitan karena embargo terhadap vaksin AstraZeneca. Indonesia relatif cepat melaksanakan vaksinasi dan berhasil mengamankan stok vaksin khususnya Sinovac dari China.
BACA JUGA: Jokowi Beri Rumah Keluarga Kru KRI Nanggala 402, Mensos Risma Menyantuni Uang
Meskipun demikian masih ada 25,3 persen publik yang merasa tidak puas terhadap Jokowi, turun dari survei bulan Februari 2021 sebesar 26,8 persen. Jika dilihat sejak bulan Juni tahun lalu, ketidakpuasan terus menurun.
Dampak pandemi terhadap ekonomi masih dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, jelas Andreas. Pertumbuhan pada kuartal I/2021 diprediksi masih terkontraksi atau berada pada posisi negatif, meskipun bergerak naik dari kuartal sebelumnya.
Komunikasi publik dari pemerintah pun kerap tampak bertolak belakang dan membingungkan. Di satu sisi pemerintah melarang mudik, tapi membolehkan berwisata. Sebagai catatan, sebanyak 2,1 persen responden menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 15-22 April 2021, dengan sambungan telepon kepada 1200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil