jpnn.com - JPNN.Com - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Jumhur Hidayat mengomentari polemik tentang membanjirnya migrasi pekerja asing asal Tiongkok ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah mestinya mengutamakan rakyat sendiri dan bukan membiarkan pendapatannya direnggut pekerja asing.
"Filosofi globalisasi ketenagakerjaan itu adalah yang menguntungkan rakyat. Nah, ketika rakyat tidak butuh tenaga kerja asing, jangan pemerintah mendatangkan tenaga asing," kata Jumhur dalam sebuah diskusi bertema Di Balik Serbuan Warga Asing di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12).
BACA JUGA: Kemnaker pun Kesulitan Awasi TKA Ilegal asal Tiongkok
Mantan kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menambahkan, pemerintah terus berdalih berupaya menggaet investor untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, katanya, fakta di lapangan justru menunjukkan rakyat di bawah semakin kesulitan mencari pekerjaan karena serbuan tenaga kerja asing (TKA).
"Itu buktinya sampai ada warga Tiongkok yang jadi tukang gali-gali tanah. Ini apa?” katanya.
BACA JUGA: Diserbu Pekerja Asing, Daerah Perketat Perizinan
Lebih lanjut Jumhur menjelaskan, ada dua jenis imigrasi. Pertama adalah imigrasi konservatif.
Makna imigrasi konservatif adalah ketika rakyat memerlukan TKA, tapi pemerintah tak mau memenuhinya. ”Hal ini karena menjaga budaya, nilai, dan sebagainya," katanya.
Kedua adalah imigrasi progresif yang berarti pemerintah dan rakyat memiliki kekuatan untuk mengatur tenaga kerja asing berdasarkan kebutuhan dan kemajuan negerinya. Namun, kata Jumhur, untuk Indonesia memang aneh.
"Indonesia ini lucu. Tidak tahu menganut yang mana. Imigrasi konsulfatif mungkin, tergantung lobi," imbuh dia.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga