JAKARTA--Tahun 2013 disebut-sebut sebagai tahun politik. Pasalnya, tahun ini semua elemen partai politik akan bekerja keras untuk persiapan menghadapi pemilu 2014.
Persiapan untuk Pemilu juga akan dilakukan oleh para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang terafiliasi dengan partai politik (parpol). Hal ini membuat publik khawatir akan kinerja para menteri asal parpol tersebut.
Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mengenai kepercayaan publik terhadap kinerja kabinet menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden menilai menteri kabinet tidak akan fokus bekerja.
"86,35 persen publik khawatir menteri-menteri di kabinet sekarang tidak akan fokus bekerja menjalankan tugas kementeriannya," ujar Peneliti LSI Adrian Sopa dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (29/1).
Survei LSI dilakukan pada tanggal 22-25 Januari 2013. Survey dilakukan terhadap 1200 responden dari seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode multi random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
Selain menunjukan kekhawatiran masyarakat, hasil survei LSI juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempercayai menteri yang juga anggota partai politik. Sebanyak 58,23 persen responden tidak percaya para menteri itu bekerja untuk kepentingan masyarakat.
"Ini memprihatinkan, meski SBY pernah meminta menteri yang sibuk berpolitik untuk mundur, namun ternyata belum cukup untuk meyakinkan rakyat," ujar Adrian.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II secara keseluruhan juga buruk. Sebanyak 57,78 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja kabinet.
Berdasarkan hasil berbagai survei yang dilakukan LSI sejak tahun 2010, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet terus menurun.
"Waktu baru 100 hari dibentuk awal Januari 2010, tingkat kepuasannya masih 52,3 persen, September 2011 37,7 persen. Ini bisa mendelegitimasi kabinet kalau dibiarkan," papar Adrian.
Untuk memperbaiki citra buruk kabinet, lanjutnya, Presiden SBY harus segera mengambil langkah-langkah progresif. SBY harus mampu menjamin bahwa para menterinya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"Yang harus dilakukan adalah membuat sistem dimana menteri lebih banyak berbuat untuk negara. Bagaimana sistemnya itu terserah pada bapak Presiden," imbuh Adrian.
Soal perombakan alias reshuffle kabinet, Adrian menilai sebagai langkah yang tidak efektif. Pasalnya, dengan masa kerja yang hanya tinggal setahun, menteri baru tidak dapat berbuat banyak.
"Itu bisa saja dilakukan sebagai cara terakhir kalau semua langkah lain tidak berhasil," pungkasnya. (dil/jpnn)
Persiapan untuk Pemilu juga akan dilakukan oleh para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang terafiliasi dengan partai politik (parpol). Hal ini membuat publik khawatir akan kinerja para menteri asal parpol tersebut.
Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mengenai kepercayaan publik terhadap kinerja kabinet menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden menilai menteri kabinet tidak akan fokus bekerja.
"86,35 persen publik khawatir menteri-menteri di kabinet sekarang tidak akan fokus bekerja menjalankan tugas kementeriannya," ujar Peneliti LSI Adrian Sopa dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (29/1).
Survei LSI dilakukan pada tanggal 22-25 Januari 2013. Survey dilakukan terhadap 1200 responden dari seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode multi random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
Selain menunjukan kekhawatiran masyarakat, hasil survei LSI juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempercayai menteri yang juga anggota partai politik. Sebanyak 58,23 persen responden tidak percaya para menteri itu bekerja untuk kepentingan masyarakat.
"Ini memprihatinkan, meski SBY pernah meminta menteri yang sibuk berpolitik untuk mundur, namun ternyata belum cukup untuk meyakinkan rakyat," ujar Adrian.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II secara keseluruhan juga buruk. Sebanyak 57,78 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja kabinet.
Berdasarkan hasil berbagai survei yang dilakukan LSI sejak tahun 2010, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet terus menurun.
"Waktu baru 100 hari dibentuk awal Januari 2010, tingkat kepuasannya masih 52,3 persen, September 2011 37,7 persen. Ini bisa mendelegitimasi kabinet kalau dibiarkan," papar Adrian.
Untuk memperbaiki citra buruk kabinet, lanjutnya, Presiden SBY harus segera mengambil langkah-langkah progresif. SBY harus mampu menjamin bahwa para menterinya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"Yang harus dilakukan adalah membuat sistem dimana menteri lebih banyak berbuat untuk negara. Bagaimana sistemnya itu terserah pada bapak Presiden," imbuh Adrian.
Soal perombakan alias reshuffle kabinet, Adrian menilai sebagai langkah yang tidak efektif. Pasalnya, dengan masa kerja yang hanya tinggal setahun, menteri baru tidak dapat berbuat banyak.
"Itu bisa saja dilakukan sebagai cara terakhir kalau semua langkah lain tidak berhasil," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendukung SBY Tidak Puas Dengan Kinerja Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi