JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menilai tidak ada yang salah dengan pejabat eksekutif yang rangkap jabatan menjadi petinggi partai. Menurutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang aneh dan banyak dilakukan pejabat di negara lain.
"Kalau di negara parlementer menterinya itu juga anggota DPR malah. Berarti otomatis dia sebagai politician juga," kata Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Minggu (7/4).
Pria yang juga menjabat selaku menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan masyarakat harus terbiasa dengan fenomena ini. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensil multi partai.
Dengan sistem multi partai kata dia, maka pemerintah hanya dapat berjalan stabil dan efektif apabila dibentuk dari koalisi partai-partai. Karenanya, sambung Muhaimin. wajar jika ada pejabat eksekutif yang juga petinggi partai.
"Kalau ketua partai dilarang nanti repot, bisa digoyang terus pemerintahannya," ujar politisi yang juga menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
Seperti diketahui, fenomena rangkap jabatan menjadi soroton publik paska naiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Langkah presiden ini dianggap tidak etis karena dapat menggangu kerjanya sebagai pemimpin pemerintahan.
Tidak hanya presiden SBY, 2 orang menteri juga diangkat sebagai pengurus partai. Keduanya yakni Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan selaku Ketua Harian dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan sebagai Ketua Harian Dewan Pembina.
Beberapa anggota kabinet SBY yang menjadi ketua umum partai. Antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN), Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), dan Menakertrans Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB). (dil/jpnn)
"Kalau di negara parlementer menterinya itu juga anggota DPR malah. Berarti otomatis dia sebagai politician juga," kata Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Minggu (7/4).
Pria yang juga menjabat selaku menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan masyarakat harus terbiasa dengan fenomena ini. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensil multi partai.
Dengan sistem multi partai kata dia, maka pemerintah hanya dapat berjalan stabil dan efektif apabila dibentuk dari koalisi partai-partai. Karenanya, sambung Muhaimin. wajar jika ada pejabat eksekutif yang juga petinggi partai.
"Kalau ketua partai dilarang nanti repot, bisa digoyang terus pemerintahannya," ujar politisi yang juga menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
Seperti diketahui, fenomena rangkap jabatan menjadi soroton publik paska naiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Langkah presiden ini dianggap tidak etis karena dapat menggangu kerjanya sebagai pemimpin pemerintahan.
Tidak hanya presiden SBY, 2 orang menteri juga diangkat sebagai pengurus partai. Keduanya yakni Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan selaku Ketua Harian dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan sebagai Ketua Harian Dewan Pembina.
Beberapa anggota kabinet SBY yang menjadi ketua umum partai. Antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN), Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), dan Menakertrans Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Janji Penuhi Panggilan KPK, Andi Mallarangeng Siap Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi