“Karena secara psikologis akan memengaruhi kinerja dalam setiap pengambilan kebijakan strategis akibat kepalanya mengurusi dua rumah tangga,” kritik Ketua Murkais Crisis Centre, Drs H Munangwar.
Dikatakan, banyak faktor negatif apabila sebuah jabatan dirangkap oleh seseorang. Misalnya, terjadi pemborosan anggaran yang disebabkan oleh anggaran yang dibuat atau dikelola berbasis kinerja. "Pemborosan anggaran pasti terjadi," katanya.
Kemudian, karena kepala OPD sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, berpengaruh pada jenjang pengawasan. Ini karena jangkauan wilayah Kabupaten Cirebon yang begitu luas. "Dan optimalisasi pada pelayanan publik menurun," imbuhnya.
Dijelaskan Munangwar, walaupun penunjukkan rangkap jabatan dalam undang-undang diperbolehkan, tapi alangkah lebih baik hal tersebut dihindari, terutama di instansi strategis. Dia menyebutkan Dinas Pendidikan yang merupakan salah satu dinas yang sangat berpengaruh meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), justru kini dijabat oleh Plh Ir Dedi Nurul SA yang juga menjabat Kepala Bappeda.
"Apalagi saat ini merumuskan anggaran untuk 2013, sehingga butuh pejabat definitif yang punya kewenangan anggaran," jelasnya kepada Radar, kemarin.
Munangwar setuju dengan pendapat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Drs Dody T Basuni SH yang mengatakan alangkah efektifnya sebuah pemerintahan jika dijalankan oleh orang-orang yang lebih fokus untuk mengurus sebuah bidang pekerjaan. "Kalau pejabat itu fokus, pelayanan publiknya maksimal," tandasnya.
Saat ini beberapa pejabat yang merangkap jabatan antara lain dr J Suwanta Sinarya MKes yang menjabat sebagai Direktur RSUD Waled sekaligus Plh Dinas Kesehatan, Ir Dedi Nurul SA yang kini sebagai kepala Bappeda, juga menjadi Plh Disdik. Kemudian Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dijabat Plt Drs H Asdullah SA MM yang juga sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Kemudian dua pejabat yang pensiun yakin Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Drs H Rimrim Charim Suparto MM dan Staf Ahli Bupati Bidang Sospol Drs H Ebo Sobari MM, juga akan diisi pejabat yang juga sedang menduduki jabatan tertentu. Beredar kabar, jabatan yang ditinggalkan Drs H Rimrim Charim Suparto MM akan dijabat sementara oleh Plh DR Drs H Muhammad Santoso MM yang saat ini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Sementara itu data terbaru yang dihimpun Radar Cirebon (Grup JPNN), ada kemungkinan ada pergeseran jabatan pejabat eselon II dan III. Ai Nurhasan AP yang saat ini menjabat sebagai camat Sumber kemungkinan akan menjadi Kabag Umum menggantikan H Erry. Kemudian camat Sumber akan dijabat Iman Santoso MSi yang sekarang menjabat sebagai camat Weru.
Dinas Kesehatan kemungkinan dipimpin dr J Suwanta Sinarya MKes yang sekarang sebagai Plh Kadinkes sekaligus Direktur RSUD Waled, atau dr Agus yang sekarang menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan. (jun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekdaprov jadi Pjs Gubernur Papua
Redaktur : Tim Redaksi