jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Provinsi Banten menginginkan dua pasang calon gubenur dan wakil gubernur yang akan berlaga di Pilkada 2017 mendatang memberikan komitmen untuk tidak melakukan korupsi dan politik uang.
Publik pun meminta kedua pasangan untuk menandatangani pakta integritas. Sayangnya, hanya pasangan Rano Karno dan Embay Mulya Syarief yang hadir menandatangani Pakta Integritas di Gedung Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten, Kota Serang, Minggu (4/12).
BACA JUGA: Pilkada di 101 Daerah, Anggaran Pengamanan Kurang Rp 581 M
Sementara pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy hingga acara selesai tidak hadir dalam agenda penandatanganan Pakta Integritas Cagub dan Cawagub.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (NU), Ahmad Rumadi di Jakarta, Senin (5/12), mengatakan pihaknya tidak berburuk sangka dengan tidak hadirnya pasangan Wahidin-Andika dalam penandatanganan pakta integritas antikorupsi tersebut.
BACA JUGA: Janji Lanjutkan Program Ahok, Anies: Kepemimpinan yang Baik Itu Berkelanjutan
“Yang pasti dua calon itu kita undang dengan prosedur yang sama. Yang datang kita ucapkan terima kasih dan yang tidak datang mungkin sibuk dengan kampanye," katanya.
Rumadi mengharapkan kedua pasangan calon sepakat tidak akan melakukan korupsi dan politik uang.
“Kita semua tahu bagaimana kondisi Banten dan kita ingin menumbuhkan kepedulian masyarakat soal korupsi dan penegakkan hukum," katanya.
BACA JUGA: Program Andalan Mas Agus Ini Berpotensi Memunculkan Ladang Korupsi Baru
Sementara itu, Ketua pelaksana acara, Karsono, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pasangan calon nomor 2 yang menyempatkan hadir dalam acara penandatanganan pakta integritas. Meski menyayangkan ketidakhadiran Wahidin dan Andika, Karsono mencoba memakluminya.
“Kendati demikian, kami ber-khusnuzhan (berbaik sangka) bahwa pasangan yang tidak hadir memiliki jadwal yang sudah ditentukan untuk sosialisasi dengan tim kampanye (di tempat lain)," ujar Karsono.
Kegiatan ini sendiri menurutnya, bermula dari keinginan Pemuda NU untuk menjadikan Banten terbebas dari korupsi. Sudah 16 tahun Banten berdiri, malah citra Banten buruk karena Banten masuk wilayah ketiga se-Indonesia yang merupakan daerah rawan korupsi.
Senada dengan Karsono, Ketua Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU) Banten, Akbarudin, menegaskan bahwa pemberantasan terhadap korupsi merupakan bentuk jihad melawan ketidakadilan di masyarakat. ”Masyarakat Banten harus tahu pentingnya melawan korupsi," tegas Akbar.
Calon Gubernur Banten, Rano Karno menegaskan komitmen bersama untuk memberantas korupsi di Banten.
“Masyarakat tentu harus terlibat langsung. Yang kedua money politics juga harus kita waspadai karena konsekuensi hukum tak hanya akan melibatkan si pemberi, tapi juga si penerima," tandas Rano.
Kegiatan yang dihadiri oleh anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron ini juga diisi dengan peluncuran Aplikasi Digital “JAGA” dan peluncuran Gerakan Pesantren Antikorupsi Se-Banten. Selain itu, kegiatan ini merupakan rangkaian dalam upaya menyambut Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember 2016 mendatang.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hindari Kekerasan, Tetap Konsisten Jaga Keamanan
Redaktur : Tim Redaksi