MAKASSAR - Inisiator Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Bebas Rokok, Sri Rahmi, mempertanyakan kinerja badan legislasi (baleg) DPRD Makassar yang belum juga menindaklanjuti ranperda tersebut. Padahal, inisiator telah menyerahkannya secara resmi ke baleg.
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengamini jika ranperda tersebut terkendala oleh kepentingan anggota baleg yang mayoritas laki-laki dan perokok. Dewan tidak terlalu serius menanggapi ranperda ini karena mereka juga perokok. Bahkan sosialiasi berupa stiker kawasan bebas rokok di kantor DPRD Makassar, juga tak diindahkan.
"Harusnya mereka berpikir dewasa dan logis. Ini bukan untuk melarang merokok, tetapi melindungi yang tidak merokok. Semangatnya adalah melindungi mereka yang tidak merokok," ujar Sri Rahmi di ruang kerjanya.
Anggota Fraksi PKS ini mengatakan, inisator ranperda sudah memberikannya secara resmi ke baleg. Selanjutnya tanggung jawab baleg untuk meneruskan pembahasannya. Sri Rahmi mengatakan, anggota dewanmasih bisa merokok di kantor, hanya saja di tempat-tempat tertentu. Makanya, ia berharap anggota baleg bisa lebih objektif menindaklanjuti ranperda tersebut.
"Kecuali kalau mereka bersikap kekanak-kanakan, mereka akan menolak ranperda ini. Mereka seharusnya peduli berapa banyak korban perokok pasif di Makassar. Alasan apalagi yang ditunggu. Kalau mereka tidak mau proses (karena mereka perokok, red), itu namanya egois," tandasnya.
Anggota baleg DPRD Makassar, Abd Rauf, yang dikonfirmasi mengenai masalah ini, mengaku belum terlalu tahu alasan belum ditindaklanjutinya pembahasan ranperda kawasan bebas rokok. Rauf tak menampik anggapan jika ranperda tersebut mandek karena mayoritas anggota baleg dan anggota DPRD Makassar adalah perokok.
"Mungkin saja ada benarnya. Tapi baleg harus berpikir lebih luas bahwa ini kepentingan masyarakat. Kalau bagi saya ini perintah undang-undang untuk mengatur asap rokok di Kota Makassar," katanya.
Rauf mengaku masih menunggu anggota baleg lainnya untuk membahas masalah ini. Jika sudah disepakati, nanti baleg yang akan mengusulkan ke pimpinan untuk diparipurnakan mengenai persetujuan lanjut tidaknya ranperda tersebut.
Anggota Fraksi PAN DPRD Makassar ini mengatakan, ranperda rokok memang membutuhkan proses yang panjang. Ia mencontohkan Pontianak yang butuh dua tahun dalam proses membuat perda, lalu sosialisasi perda dua tahun, baru setelah itu ada penindakan. "Rokok tidak dilarang tapi nikmati sendiri asapnya, jangan jadikan orang lain sebagai korban," katanya. (fajar)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perang Kelompok Kembali Marak
Redaktur : Tim Redaksi