jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyebut Badan Intelijen Negara (BIN) tidak boleh menjadi alat politik untuk pemenangan kandidat tertentu pada pilkada serentak 2024.
Hal demikian dikatakannya saat Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan Kepala BIN Muhammad Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).
BACA JUGA: Yoyok NasDem Minta BIN Melaksanakan Tugasnya Bekerja Profesional di Pilkada
"BIN seharusnya tidak menjadi alat politik untuk kelompok tertentu. Tadi sudah disampaikan bahwa BIN tidak menjadi corong untuk pemenangan dari sebuah partai atau perseorangan," kata Yoyok ditemui setelah rapat, Senin.
Legislator Fraksi NasDem itu meminta BIN memastikan pelaksanaan pilkada serentak tidak terjadi gangguan seperti keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Kepala BIN Usulan Jokowi Diterima DPR, Bakal Dilantik setelah Prabowo
Jadi, BIN tetap tunduk, patuh perintah dari Presiden," kata Yoyok.
Eks Bupati Batang itu melihat BIN di bawah kepimimpinan baru Herindra memiliki visi dan misi yang jelas selama 100 hari kerja dalam menangkal gangguan selama pikada serentak 2024.
Namun, kata Yoyok, kerja BIN selama pilkada serentak 2024 belum tersinkronisasi sehingga terjadi perbedaan kerja.
Sejauh ini, dia melihat koordinasi intelijen antarinstansi di lapangan masih lemah dan bergerak sebatas formalitas dalam bertukar informasi yang menyangkut keamanan.
"Oleh karena itu, saya dari Komisi I itu sangat menekankan BIN untuk benar-benar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen yang ada," lanjutnya.
Yoyok juga melihat pekerjaan rumah Herindra masih banyak, termasuk soal isu pinjaman dan judi daring atau online, narkoba, dan ekonomi.
"Ini, kan, di depan mata semua dan ancaman-ancaman itu seharusnya BIN menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen untuk menganalisis," ujar dia.
Menurut Yoyok, kerja BIN tidak boleh salah karena informasi yang disajikan lembaga telik sandi bakal sampai ke tangan Prabowo dalam menentukan kebijakan.
"Nah, kalau informasi yang disajikan sudah salah, ambil keputusan presiden salah. Harapannya jangan sampai ada selip, jangan sampai ada salah," ujar dia. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan