jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyinggung Desa Kohod ketika melaksanakan rapat bersama dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).
Sebab, Dede mendengar 263 bidang sertifikat di atas laut terbit di area yang masuk Desa Kohod dengan luasan mencapai 350 hektare.
BACA JUGA: Oalah, Bu Iriana Jokowi Ternyata Pernah ke Desa Kohod
"Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 350 hektare ada di situ, di desa lain malah tidak ada," kata legislator Fraksi Demokrat itu dalam rapat, Kamis.
Dede kemudian mempertanyakan banyaknya sertifikat terbit di Desa Kohod ketika perluasan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak sampai ke wilayah tersebut.
BACA JUGA: Menteri Nusron Sudah Cabut 50 Sertifikat Pagar Laut dan Bakal Tambah Lagi
"Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak, padahal kalau kita lihat, perluasan PSN tidak ada sama sekali," kata dia.
Dede mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tanpa pemantauan khusus dengan banyaknya sertifikat terbit di Desa Kohod.
BACA JUGA: Ahmed Zaki pun Mengaku Tidak Tahu Siapa yang Membuat Pagar Laut di Tangerang
"Jadi, ini menandakan ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak," ucapnya.
Diketahui, Desa Kohod menjadi wilayah yang pernah didatangi istri Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), Iriana Jokowi.
Arsip JPNN.com mencatat pada 2 Agustus 2017, Iriana yang kala itu masih sebagai ibu negara mendatangi Desa Kohod.
Bersama Mufidah Jusuf Kalla, saat itu Iriana memimpin rombongan istri menteri Kabinet Kerja serta pejabat negara lainnya. Di desa itu, rombongan tersebut meninjau program pemerintah bernama Kampung Sejahtera.
Ibunda Wapres Gibran Rakabuming Raka itu bersama rombongan juga sempat berkeliling desa dan menyapa masyarakat sekitar.
Kampung Sejahtera merupakan program yang diinisiasi oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) yang menggandeng lintas kementerian, lembaga, instansi, dengan didukung pemerintah daerah.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan desa atau kelurahan yang mampu memberikan layanan dan pelayanan sosial dasar dengan kearifan lokalnya.
Kemudian mewujudkan sinergitas pemerintah, masyarakat, lembaga kemasyarakatan serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan.
Program itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspada Penipuan Online dengan Modus Aplikasi Kencan
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan