jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus menjalin kerja sama yang baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencegahan rasuah.
Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI Chandra Bhakti melakukan rapat dengan perwakilan KPK terkait progress tindak lanjut hasil kajian bantuan pemerintah bidang olahraga oleh KPK di Ruang Sidang Gedung PPIKON Kemenpora RI, Jakarta, Selasa (17/11).
BACA JUGA: Kemenpora Tingkatkan Penguasaan Teknologi untuk Mendukung Wirausaha Muda
Chandra dalam kesempatan itu menjelaskan mengenai lima program prioritas Kemenpora 2020-2024.
Pertama, perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
BACA JUGA: Kemenpora Kawal Pengelolaan Anggaran Pelatnas Dari APBN
Kedua, pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
Ketiga, penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa dikalangan pemuda.
BACA JUGA: Menpora Fasilitasi Pelatihan Pelatih Lisensi C AFC
Keempat, pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
Kelima, pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.
"Untuk deputi IV ada di prioritas kelima, yaitu pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan," ujarnya.
Menurutnya, misi grand design prestasi olahraga nasional yaitu menerapkan sport science mulai dari identifikasi, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan tahapan Long Term Athlete Development (LTAD),
Serta mencetak atlet berprestasi di tingkat internasional dan, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM tenaga keolahragaan.
Namun demikian, kata Chandra, masih ada beberapa permasalahan dalam pembinaan olahraga prestasi Indonesia.
Antara lain dikarenakan sport science belum diimplementasikan secara menyeluruh, optimal, efektif dan efisien.
Kemudian, kompetisi belum berjenjang, rutin berkelanjutan, dan belum menyesuaikan dengan kelompok usia, karateristik cabang olahraga.
Manajemen dan tata kelola organisasi keolahragaan belum profesional juga menjadi permasalahan.
Selain itu, Chandra menambahkan, SDM keolahragaan belum memenuhi secara jumlah dan mutu.
Sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keolahragaan belum dikembangkan secara intensif, berjenjang, dan berkelanjutan dari tingkat daerah, nasional dan internasional.
Prasarana dan sarana olahraga prestasi masih terbatas. Sport industry belum dioptimalkan untuk mendukung prestasi olahraga nasional.
"Hal ini sedang kami lakukan penataan," tegasnya.
Selain program prioritas, Chandra juga memaparkan sejumlah terobosan dalam tata kelola di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di antaranya mekanisme pengawasan anggaran fasilitasi untuk cabor dengan aplikasi digital serta pengembangan e-proposal dan database atlet.
Kasatgas IV KPK Kunto A meminta kepada Kemenpora RI agar transparansi memublikasikan kepada masyarakat melalui media.
Misalnya, bisa dibuat dalam satu website khusus yang bisa dimulai dari atlet, database atlet, pengajuan proposal, sampai penggunaan anggaran.
"Dengan demikian masyarakat bisa tahu sekaligus mengontrol pengunaan anggaran cabor yang memperoleh bantuan dari Kemenpora RI, " jelasnya. (rls/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy