jpnn.com, JAKARTA - Rapat Panitia kerja (Panja) Asumsi Makro, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan, asumsi makro sektor ESDM dan subsidi energi 2021 sesuai hasil keputusan rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM yang digelar Rabu (2/9) lalu.
"Pada akhirnya semua diterima dan ditetapkan tanpa ada perubahan, sehingga terang dan jelas penetapan angka-angka tersebut didasarkan data-data yang tertanggung jawab," ujar anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends ketika dikonfirmasi, Kamis (10/9).
BACA JUGA: Sodorkan Asumsi Makro RAPBN, Jokowi Sebut Ekonomi Akan Tumbuh 4,5-5,5 Persen
Marcy kemudian memaparkan hasil rapat panja yang dilaksanakan sepanjang Rabu (9/9) kemarin. Yaitu, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) 45US$/bbl. Nilai tukar Rp 14.600/dollar.
Lifting Minyak 705 (ribu barel per hari), lifting gas 1.007 (ribu barel, setara minyak per hari).
BACA JUGA: Banggar DPR: Vaksin untuk Cegah Covid-19 Hasil Kerja Sama TNI, BIN dan Unair Harus Didukung
Kemudian, subsidi minyak tanah 0.50 juta Kilo liter. Solar mencapai 25.80 juta kilo liter. LPG 3 Kg mencapai 7,5 metric ton.
Subsidi tetap minyak solar Rp 500/liter dan subsidi listrik Rp 53,58 triliun. "Ada sejumlah pertanyaan dari anggota Banggar terkait masih ada alokasi subsidi minyak tanah 0.50 juta kilo liter dan solar 15.80 juta kilo liter. Sebagai anggota DPR dari kawasan timur Indonesia, saya ikut memberi pandangan, subsidi mitan dan solar masih dibutuhkan," ucapnya.
BACA JUGA: Abraham Liyanto: Sudah Waktunya NTT Diatur UU Tersendiri
Menurut Mercy, sejumlah provinsi di kawasan timur belum ada kebijakan konversi minyak tanah dan BBM lainnya ke gas. Antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT.
"Jika subsidi tidak diberikan, maka akan berdampak besar terhadap ketahanan energi di Indonesia timur, sehingga subsidi ini tetap harus ada dalam skema kebijakan subsidi energi nasional," ucapnya.
Mercy lebih lanjut mengatakan, untuk pertama kalinya kebijakan konversi gas akan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur di 2021.
Sementara untuk Maluku, Maluku Utara, Papua, dan seterusnya, konversi mitan akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur depot gas di masing-masing wilayah.
"Soal subsidi LPG tabung 3 kg, pemerintah mengusulkan angka 7 juta metric ton, sementara keputusan Komisi VII ke Banggar 7.5 jt metric ton. Penambahan 500 ribu metrik ton didasarkan perhitungan kenaikan rerata tahunan demand LPG 3 kg 4,7% atau setara dengan 200-300 ribu MT," ucapnya.
Menurut Mercy, penambahan juga berdasarkan perhitungan konverter kit bagi nelayan dan petani, program jaringan gas dan beberapa hal lain.
"Dengan hitungan di atas didapat angka 7.5 Juta MT," katanya.
Mercy menyebut suasana rapat berjalan sangat kondusif. Para anggota panja semuanya memiliki semagat yang sama, APBN harus hadir untuk menjawab persoalan rakyat kecil.
"Kami akan terus mengawal dalam pembahasan lanjutan, sampai seluruh hasil kerja panja-panja disahkan oleh Banggar dan ditetapkan lebih lanjut dalam sidang paripurna DPR menjadi Undang-undang yang definitif tentang APBN TA 2021," pungkas Mercy.(gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang