jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV DPR RI di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta baru-baru ini.
Dalam rapat perdana ini Menteri Siti memperkenalkan Wakil Menterinya yang baru dipilih Presiden Joko Widodo yaitu Alue Dohong beserta jajarannya.
BACA JUGA: Rakyat Kelola Hutan Lewat Perhutanan Sosial, Program KLHK Semakin Ramah Investasi
Pembahasan utama pada rapat ini, Menteri Siti menjelaskan agenda pembangunan LHK 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Agenda itu direncanakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.
BACA JUGA: Ini Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla di 2020
Untuk melaksanakan agenda tersebut pada 2020, KLHK memperoleh pagu anggaran sekitar Rp9,3 Triliun.
"Dengan anggaran tersebut KLHK akan menyukseskan Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan," ucap Menteri Siti.
BACA JUGA: Menteri Siti: Jangan Usai Salat Jumat, Langsung Kabur dari Kantor!
Untuk mewujudkan misi tersebut, KLHK akan melakukan kebijakan yang mendukung pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta.
Kemudian juga melakukan mitigasi perubahan iklim melalui pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan-lahan kritis, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan, melanjutkan konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.
Selain itu meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.
Berikutnya KLHK juga akan melakukan kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS); penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan; dan mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan.
Juga dibahas tentang kebakaran hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, TORA, program perhutanan sosial serta sampah plastik dan kerusakan lingkungan
Atas penyampaian paparan Menteri LHK, seluruh anggota Komisi IV menerima penjelasan atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan program prioritas KLHK.
Komisi IV juga meminta kepada KLHK melaksanakan program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan.
Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK data indikasi areal dan data perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia.
KLHK juga diminta melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berkenaan dengan validasi data bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk keperluan menyusun data tinggal yang akan berguna menjadi dasar mengambil kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
Lebih lanjut Komisi IV DPR RI juga akan melaksanakan kunjungan kerja spesifik terkait penaggulangan karhutla di beberapa wilayah Indonesia yang hasil rekomendasi kunjungan kerja tersebut harus ditindak lanjuti oleh KLHK. Terakhir Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja ini.
Pada periode pemerintahan tahun 2019-2024, Kementerian LHK hanya menjadi mitra Komisi IV DPR RI, tidak seperti periode pemerintahan sebelumnya yang menjadikan KLHK sebagai mitra dari dua Komisi di DPR RI yaitu Komisi IV dan Komisi VII. Hal ini berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI.
Akhir dari rapat yang berlangsung akrab ini juga langsung ditindaklanjuti dengan kunker KLHK yang dipimpin Menteri Siti bersama Komisi IV dan KLHK ke empat provinsi. Termasuk di wilayah yang mengalami karhutla.
"Terimakasih banyak atas catatan kongkrit yang diberikan oleh Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja ini, akan kami tindak lanjuti," pungkas Menteri Siti.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia