jpnn.com - JAKARTA – Untuk menurunkan belanja pegawai secara nasional dari 33 persen menjadi 28 persen, pemerintah mempunyai beberapa skenario. Di antaranya menurunkan gaji dan tunjangan atau menurunkan jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) sekitar sejuta orang yang memenuhi kriteria rasionalisasi.
Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, lebih mudah mengambil kebijakan rasionalisasi ketimbang menurunkan gaji dan tunjangan PNS. "Kalau menurunkan gaji dan tunjangan PNS kan tidak mungkin. Mana ada pegawai yang mau gaji serta tunjangan dipangkas,” ujarnya, Sabtu (12/3).
BACA JUGA: Pesan Penting Menteri Yuddy untuk PNS
Kenapa pemerintah memilih skenario rasionalisasi, menurut Setiawan, lantara rekrutmen PNS di bawah 2013 sistemnya amburadul lantaran sarat KKN. Masyarakat yang punya koneksi kuat bisa menjadi PNS tanpa tes. Hal inilah yang membuat 39 persen PNS di Indonesia memiliki kompetensi rendah.
“Sebelum 2013, rekrutmen PNS-nya tidak kompetitif. Yang pintar tapi tidak punya uang, tidak bisa jadi PNS. PNS hanya milik kalangan tertentu saja. Rekrutmen yang tidak benar itulah membuat kualitas dan kompetensi PNS-nya di bawah rata-rata. Itu sebabnya kami luruskan lagi mekanismenya. Rekrutmen dibuat kompetitif dan transparan. Sedangkan PNS yang kompetensinya kurang dirasionalisasi,” bebernya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Politikus PKS: Vaksin Polio Harus Penuhi Syarat Ini
BACA JUGA: Begini Cara Tim SAR Mengasah Kemampuan
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Dorong Kemandirian Pangan Berbasis Keluarga
Redaktur : Tim Redaksi