jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah bakal mengganti program beras miskin (raskin) ke voucher pangan. Pasalnya, penyaluran raskin hingga saat ini masih menyisakan persoalan yang serius.
Salah satunya ialah banyak kasus raskin tidak layak dikonsumsi. Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari mengatakan, wacana voucher pangan bagi masyarakat miskin dinilai lebih praktis dan tepat sasaran.
BACA JUGA: Siap-siap, Tahun Depan 300 Ribu PNS Dirumahkan
“Voucher tersebut bisa digunakan untuk menembus beras di pedagang retail tradisional,” ujar Denni dalam acara Bincang-Bincang Agribisnis di Cikini Jakarta Pusat, Rabu (18/5).
Saat ini, sedang disiapkan payung hukum aturan soal voucher pangan. Rencananya akan dibuat dalam bentuk Kepres atau inpres percepatan penyelenggaraan program bantuan pangan.
BACA JUGA: Diperiksa Enam Jam, Ongen: Tidak Ada yang Spesial
“Mei ini Keppres akan kami kejar sehingga Januari 2017 aktivasi sistem," imbuhnya.
Denni mengatakan, banyak keuntungan dengan diterapkan skema baru penanganan rakyat miskin yang telah dipesiapkan. Di antaranya memacu gairah ekonomi mikro melalui pemberdayaan pasar eceran tradisional dalam penyaluran raskin. (hyt)
BACA JUGA: Jangan Warga Miskin Tambah Gara-gara Rasionalisasi PNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Catat! 2019 Tidak Ada Lagi PNS yang Bisanya Cuma Bengong
Redaktur : Tim Redaksi