LEWOLEBA- Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dari keluarga miskin masih belum dirasakan masyarakat secara baik dan adil. Para pengelolah di tingkat desa yang diharapkan bisa menjadi media atas penyaluran beras miskin tersebut, malah melakukan pemangkasan alias "sunat" atas jatah raskin yang harus diterima keluarga miskin.
Desa Kolontobo Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata menjadi salah satu contoh betapa masyarakat masih saja menjadi korban atas ketidakadilan pengelola Raskin di tingkat desa.
Kejadian tersebut terjadi di Desa Kolontobo, dimana saat itu, kepala keluarga miskin yang sudah mendapatkan kupon raskin berbondong-bondong menuju lumbung desa untuk mendapatkan jatah 14 kg beras miskin yang menjadi haknya setiap bulan.
Namun, sebuah suasana yang tidak biasanya tersaji di kampung tersebut dimana hampir kurang lebih 300 kepala keluarga penerima beras miskin kembali mendatangi lumbung desa setelah mendapat jatahnya dan melakukan protes kepada pihak pengelola karena jatah yang diterimanya tidak mencapai 14 kg sesuai jatah sesungguhnya.
Ada yang mengeluh kalau yang diterimanya hanya 10 kg, ada yang cuma 11 kg. Kekurangan itu terjadi hampir di semua KK penerima beras miskin di desa tersebut.
Tokoh masyarakat Desa Kolontobo, Markus Arakian kepada koran ini mengatakan, pembagian jatah raskin yang tidak mencapai 14 kg sesuai jatah sesungguhnya tersebut sudah berlangsung sejak awal digulirnya raskin di desa itu. Namun, masyarakat tidak pernah melihatnya sebagai sebuah kecurangan. Selain karena harga beras yang murah juga rasa kekeluargaan di desa yang harus terus dijaga.
Namun, untuk saat ini masyarakat sudah tidak tahan dengan perlakuan yang tidak adil tersebut. Karena selain harga beras miskin yang sudah dinaikan dari harga sesungguhnya Rp 1.600 menjadi Rp 2.000 per kilogram, dengan alasan untuk honor pengelola. Namun, setelah ada lagi kejadian pembagian jatah raskin yang tidak adil pihaknya seolah merasa muak dengan keadaan yang terus berulang-ulang tersebut.
Selama ini, lanjut Arakian, pemerintah desa selalu saja punya beras raskin lebih yang dijual kepada masyarakat setiap kali digulir. Padahal, menurutnya, jatah Raskin itu jumlahnya sudah disesuaikan dengan berapa jumlah keluarga penerima Raskin di suatu desa. Sehingga semua Raskin yang masuk ke desa pasti habis terdistribusi kepada masyarakat penerima. "Kenapa di Kolontobo masih ada raskin sisa yang dijual lagi kepada masyarakat," kata Arakian.
Sementara itu, Kepala Desa Kolontobo, Sebastianus Muri yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, kejadian itu semata-mata kekeliruan para petugas, bukan sebuah kesengajaan. Untuk itu ke depannya pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas pembagian jatah beras miskin di desa tersebut. (krf1/ito)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Bantah Akan Aktifkan Bupati Bonbol
Redaktur : Tim Redaksi