jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mempertanyakan pengerahan ratusan anggota Polri oleh Polda Jawa Tengah dan TNI di Desa Wadas, Purworejo.
Pengerahan aparat gabungan tersebut untuk melakukan pengamanan pengukuran lahan Bendungan Bener.
BACA JUGA: Siapakah Fatimah, Perempuan yang Tewas Bersama AKP Novandi?
Tak hanya melakukan pengamanan, pihak kepolisian juga menangkap sejumlah warga Desa Wadas.
"Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga perlu dikerahkan ratusan aparatur?" tanya Arsul Sani di Jakarta, Rabu (9/2).
BACA JUGA: Ganjar Minta Warga Wadas yang Ditangkap Polisi Supaya Dibebaskan
Anggota Komisi III DPR itu menilai pengerahan aparat dalam jumlah yang besar, tanpa adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial menimbulkan kesan yang negatif.
Dia menyebutkan hal itu mengesankan bahwa paradigma berpikir aparatur keamanan dan pemerintahan tentang pembangunan masih seperti zaman Orde Baru.
BACA JUGA: Kata Polda Jateng soal Kabar Orang Hilang Ketika Pengukuran di Wadas Jateng
"Ini, kok, kayak mengulang cara-cara aparatur keamanan dalam menangani pembangunan Waduk Kedungombo zaman Orde Baru dulu," lanjutnya.
Seyogianya, kata Arsul Sani, dalam mengawal pembangunan, tidak perlu melakukan pengerahan anggota, tetapi lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan informal dengan masyarakat.
"Apalagi dengan semangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, maka penindakan aparatur dan upaya paksa mestinya dihindarkan," ujarnya.
Diketahui, warga Wadas melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek stategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016.
Pada Selasa (8/2) kemarin, ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap melakukan pengawalan terhadap pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. (mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra