Sekretaris Persatuan Guru swasta Seluruh Indonesia (PGSI) Cabang Kabupaten Tegal, Ali Fauzi SPdI mengatakan, saat ini guru swasta yang terdaftar di PGSI setempat sekitar 5000 orang lebih.
Namun dari jumlah itu, yang tercatat mendapat tunjangan hanya 600 orang meski tunjangan tersebut belum turun. Tidak hanya itu, bahkan guru swasta yang bernaung dibawah Kemenag, juga tidak sedikit yang belum menerima SK Impasing. Karena itulah, pihaknya bakal mendesak Pemkab supaya membuka kembali pendaftaran nomor unik peserta NUPTK.
"NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan Nomor Registrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jalur pendidikan baik formal maupun non-formal jenjang pendidikan dasar sampai menengah mulai TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA, SMK dan PLB," terangnya, Senin (17/6).
Ia berharap, guru swasta mendapat perhatian yang sama untuk memperoleh NUPTK. Pasalnya, beberapa waktu lalu, NUPTK sempat ditutup. Menurut dia, jika seorang guru memiliki NUPTK, maka bisa digunakan sebagai pedoman sekaligus untuk mendapatkan tunjangan profesi serta tunjangan lainnya. Dia membeberkan, sejauh ini, guru swasta hanya mendapatkan tunjangan senilai Rp 3,6 juta per tahun.
"Kami minta, tunjangan dinaikan. Sebab saat ini, kami hanya mendapat honor dari Pemkab Tegal sebesar Rp 180.000 per bulan. Kami rasa, masih kurang layak jika dibandingkan dengan UMR Kabupaten Tegal," keluhnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, menjelang pemilihan bupati (Pilbup) Tegal, tak sedikit para calon yang mendekati PGSI. Namun demikian, dirinya tak rela jika persatuannya itu digunakan sebagai kendaraan politik. Dia menegaskan, bahwa PGSI tetap netral meski segudang janji dilontarkan mereka. "Anggota kami sudah cerdas siapa saja yang tulus akan memperjuangkan kami. Tuntutan kami cuma satu, perjuangkan nasib kami. Itu saja ! Kalau tidak, berarti pemerintah tidak konsisten,” tandasnya. (yeri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPDB Belum Dibuka, SD Negeri Diduga Pungli
Redaktur : Tim Redaksi