jpnn.com - MATARAM -- Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan, Rabu (6/3). SK PPPK itu diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Lombok Timur H.M. Juaini Taofik.
"Jumlah tenaga honorer yang diberikan SK PPPK sebanyak 382 orang," kata Juaini saat menyerahkan SK pengangkatan di ballroom Kantor Bupati Lombok Timur di Mataram, Rabu.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Masa sih Perbedaan PNS dan PPPK soal Pensiunan? tetapi Uang jadi Penentu
Dia mengapresiasi tenaga honorer yang telah berjuang keras dalam mengikuti seleksi PPPK.
Juaini menekankan peran mereka dalam mendukung kelancaran pelayanan publik di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
"Pemerintah daerah tetap memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan bagi para PPPK agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional," ungkapnya.
BACA JUGA: Pesan Tegas Pj Wali Kota Serang untuk 329 PPPK Formasi 2023 yang Baru Dilantik
Juaini mengajak para penerima SK PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Sebab, antara PNS dan PPPK adalah sama-sama sebagai pelaksana kebijakan publik.
BACA JUGA: PPPK Makin Sejahtera, Gaji Baru Hampir Setara PNS Golongan IVa, Bersyukurlah
Selain melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan publik, PPPK juga melayani masyarakat.
"Para PPPK harus adaptif mengikuti perkembangan zaman," katanya.
Juaini mengingatkan para lulusan PPPK untuk bersikap netral, mengingat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.
Dia mengatakan bahwa posisi PPPK sudah setara dengan PNS, untuk itu harus mengikuti aturan dan larangan yang berlaku, dengan cara tidak ikut terlibat dalam proses kampanye calon kepala daerah dan tak turut mempromosikan calon di media sosial.
"Tidak menggunakan atribut yang memihak pada salah satu calon," katanya.
Lebih lanjut dia berharap kepada para tenaga honorer yang telah diangkat sebagai PPPK supaya lebih meningkatkan kinerja agar pelayanan di masyarakat menjadi lebih maksimal.
"Semoga ini memperkuat sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur dan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer," katanya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 800 formasi yang terdiri atas 440 PPPK guru, 260 PPPK tenaga kesehatan dan 100 PPPK tenaga teknis. Sedangkan yang mengikuti seleksi administrasi mencapai 7.200 pendaftar. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi