jpnn.com - MEDAN - Ratusan honorer Kategori Dua (K2) Kota Medan, Sumut, menuntut kejelasan nasibnya.
Mereka mendesak agar segera diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).
BACA JUGA: Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Intens Razia Miras
Sebelum diangkat, mereka berharap gaji yang diterima setiap bulan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Upah Minimun Kota (UMK).
Tuntutan disampaikan karena saat ini Pemko Medan dan DPRD Medan tengah memulai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Medan 2017.
BACA JUGA: Duh..16 Ribu Warga Cirebon Belum Buat e-KTP
Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan Rencana APBD 2017. Ratusan honorer K2 itu berharap aspirasi mereka bisa diakomodir.
Seorang honorer K2, Lediawati, mengungkapkan bahwa mereka sangat berharap pihak eksekutif dan legislatif dapat mengalokasikan gaji setiap bulan dalam APBD 2017 mendatang.
BACA JUGA: Bangga Putra Tasik Pimpin Polda Jabar
"Kami sangat berharap agar kiranya semua tenaga honor gajinya bisa diusulkan sesuai UMK Kota Medan di APBD 2017," katanya kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group), Senin (12/12).
Selama ini, ungkap Lediawati, gaji mereka baik sebagai guru maupun tenaga honorer di kecamatan dan kelurahan, dibayarkan pertiga bulan sekali.
Itu pun seperti menunggu belas kasihan dari kepala sekolah ataupun lurah dan camat di mana mereka mengabdi.
"Umumnya kami diberi honor Rp 500 ribu perbulan. Terkadang itu harus memelas dulu kepada kepala sekolah atau lurah sebagai pimpinan di tempat kami bekerja," kata Lediawati yang sudah 23 tahun mengabdi sebagai staf di Kelurahan Selayang.
Mewakili rekan-rekannya, dia sangat berharap mereka yang berjumlah sekitar 332 honorer K2, dapat diprioritaskan menjadi PNS.
“Kami tahu sudah kalah dalam tes CPNS 2013 lalu, setidaknya gaji kami dibuat UMK dan ditampung di APBD. Kami sangat berharap sekali," ujarnya memelas.
Sebelumnya, sejumlah honorer K2 Kota Medan sudah mendatangi Gedung DPRD Medan, Kamis (8/12) lalu.
Namun sayang tidak satu pun anggota dewan berada di tempat, sehingga mereka tidak dapat menyampaikan langsung aspirasinya. Sebab saat itu mayoritas dewan tengah disibukkan dengan agenda reses III tahun ini.
"Mungkin melalui media aspirasi kami ini bisa dibaca dan didengar anggota dewan dan juga wali kota. Kami berharap aspirasi ini dapat diusulkan ke dalam APBD 2017, yang kami tahu sedang dibahas," pungkasnya.
Diketahui, sebanyak 332 honorer K2 asal Kota Medan yang umumnya berprofesi guru, gagal seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2013 silam.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Surianto, menyatakan yang paling dibutuhkan saat ini oleh ratusan honorer K2 ialah aspek legalitas dari Wali Kota Medan atau kepala Dinas Pendidikan, yang menyatakan mereka mengajar di sekolah bersangkutan.
"Ini yang sebenarnya mereka minta dan kita berupaya untuk mendorongnya. Mereka berharap ada gaji dari sertifikasi. Sedangkan dari APBD memang ada alokasinya, sekitar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu," kata Butong, panggilan akrab Surianto.
Dirinya mengaku sudah menyampaikan masalah ini langsung kepada Wali Kota Dzulmi Eldin.
Namun oleh wali kota, ungkap Butong, sudah menginstruksikan Kadisdik Marasutan Siregar.
"Nah,di kadisdik inilah sekarang bolanya. Dia belum mau menyetujuinya," kata politikus Gerindra tersebut.(pra/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saya Tikam Dia Tiga kali Karena Tidur di Kamar Pacar Saya
Redaktur : Tim Redaksi