LANGSA - Ratusan tenaga honorer di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Langsa demo ke Kantor Walikota untuk menuntut Pj. Walikota Langsa segera mencopot Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP), Syahrul Thaib dari jabatannya.
Pasalnya, selama masa jabatnnya tersebut Kepala BKPP Langsa dinilai telah melakukan kecurangan dan manipulasi data Terhitung Mulai Tugas (TMT) para honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2012 dengan kategori I dan II.
"Sehingga dalam pengumuman kelulusan honorer sebagai CPNS formasi tahun 2012 yang ditetapkan oleh badan kepegawaian pusat. Akibat dari data manipulasi tersebut, ada beberapa honorer yang lewat CPNS tidak sesuai dengan TMT dan SK pengangkatannya," demikian ungkap Koordinator Aksi, Robby Rubianto, SE dalam orasinya di Halaman Pemko Langsa.
Dijelaskannya, telah terjadi manipulasi data TMT dilakukan oleh BKPP Kota Langsa, karena ada beberapa nama yang SK dikeluarkan berbeda bulan, tapi terhitung masa tugas per 1 Januari 2005. Sedangkan SK bulan November tahun 2005 dan SK tahun 2005 ke atas tidak dimasukkan dalam katagori 1 dan 2 untuk pengangkatan CPNS formasi tahun 2012 tersebut.
Selain itu juga ditemukannya kejanggalan dalam pengumuman CPNS tenaga honorer formasi tahun 2012 berupa adanya nama yang SK pengangkatan tahun 2006, tapi pada katagori 1 menjadi 2004.
"Ini adalah bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh BKPP Langsa yang sangat merugikan kami para tenaga honorer yang telah mengabdi sejak tahun 2005 lalu," tegas Robby lagi.
Karenanya, sebagai bentuk protes terhadap hasil pengumuman pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS formasi tahun 2012, ratusan honorer Kota Langsa mengeluarkan deklarasi bersama meminta aparat penegak hokum untuk mengusut tuntas kecurangan data TMT yang terjadi di BKPP Kota Langsa.
Meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat agar tidak tidak menganaktirikan tenaga honorer tahun 2005 dengan mengakomodir mereka dalam data calon pengangkatan CPNS kategori 1 tahun 2012. Juga meminta kepada pemerintah untuk membatalkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKPP Kota Langsa tahun 2012 karena dinilai penuh kecurangan.
Usai melakukan orasi terbuka akhirnya beberapa perwakilan masa honorer diminta masuk dalam gedung Pemko Langsa untuk melakukan audiensi terbatas dengan Pj. Walikota Langsa. Namun pertemuan delegasi massa honorer tersebut dilakukan secara tertutup dan rahasia.
Hal itu terlihat dari tindakan sejumlah petugas Satpol PP yang melarang para wartawan masuk dalam Aula Walikota Langsa untuk meliput pertemuan antara Pj. Walikota Langsa dengan perwakilan massa honorer yang melakukan aksi demo. (dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ungkap Mafia UN, Polisi Gandeng Operator Seluler
Redaktur : Tim Redaksi