Ratusan Keputusan DPD Dicuekin DPR

Kamis, 22 Maret 2012 – 20:45 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida mengatakan dibubarkan atau tidak institusi DPD terserah pada keputusan bangsa ini. Tapi dari sisi kinerja, menurut La Ode Ida, dengan keterbatasan yang dimilikinya, DPD telah mulai mewarnai berbagai keputusan penting di negeri ini.

"DPD merupakan institusi perwakilan daerah dan terus mengawal kepentingan daerah yang diwakili para anggotanya. Kalau ada pemikiran untuk membubarkan DPD dengan segala keterbatasannya, silakan. Saya sih, terserah saja," kata La Ode Ida, menjawab pertanyaan wartawan saat diskusi Dialektika Demokrasi, bertema "Mengukur Kinerja DPD", di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/3).

Meski bersikap pasrah terhadap posisi politik DPD di Parlemen dan wacana pembubaran DPD, senator dari Sulawesi Tenggara itu mengingatkan pentingnya DPD dari sisi demokrasi, karakter dan luasnya wilayah NKRI serta pluralisme.

"Indonesia negara kepulauan yang besar dan sangat pluralisme. Kalau hanya DPR yang ditugasi mengawal demokrasi muncul lagi masalah baru, institusi mana lagi yang akan menyuarakan aspirasi daerah," tanya La Ode Ida.

DPR, lanjutnya, adalah perwakilan partai politik di parlemen dan aspirasi yang mereka suarakan tentu kepentingan politik partai. "Tidak ada yang keliru dari sisi itu."

Tapi, lanjutnya lagi,  bangsa ini teramat besar dan dihuni oleh penduduk yang sangat plural. Kalau DPR sebagai representasi partai politik itu berjalan sendirian dalam merumuskan berbagai kebijakan nasional, katanya, dikhawatirkan aspirasi daerah nantinya tidak terakomodasi.

"Dalam konteks demokrasi di negara besar, maka keberadaan parlemen dengan sistem dua kamar menjadi keniscayaan. Agar itu terlaksana, maka penguatan DPD melalui amandemen konstitusi menjadi penting dan strategis," tegasnya.

La Ode mengungkap produk keputusan yang dihasilkan oleh DPD tapi diabaikan DPR, yakni usulan RUU ada 7 (2011), 16 pendapat dan pandangan DPD RI, 3 pertimbangan DPD RI, 14 hasil pengawasan DPD RI, 7 pertimbangan anggaran DPD RI, 1 usul DPD RI untuk program legislasi nasional dan lain-lain.

“Khusus untuk tahun 2012 ini ada 11 buah. Dan, sejak tahun 2005-2009 terdapat 196 buah,” ujar La Ode. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Independen Makin Pede


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler