SAROLANGUN - Sebanyak 283 pejabat di lingkungan Pemkab Sarolangun segera dimutasi. Rencananya mutasi besar-besaran ini akan dilakukan pertengahan Januari. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat.
Kabid Mutasi dan Formasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Sarolangun, M Tamim mengatakan, sesuai permintaan Bupati dan Wakil Bupati, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap sekitar 283 nama calon pejabat eslon di lingkungan Pemkab Sarolangun untuk dipromosikan menduduki jabatan baru. “Sampai saat ini, sepertinya Baperjakat dan bupati sudah setuju, tinggal pelantikan saja,” ujarnya.
Dia mengatakan, jika tidak ada halangan pelantikan akan dilakukan pada minggu kedua bulan Januari ini. Dari 283 pejabat yang akan diroling tersebut, terdiri dari tiga orang pejabat eslon II, 60 orang pejabat eselon III, dan 220 orang pejabat eslon VI. “Masalah nama-nama belum bisa kita beberkan sepenuhnya, sebab bisa saja masih ada pertukaran pos jabatan, namun daftar nama sudah melalui kajian dan sesuai ketentuan yang ada,” kata M Tamim.
Lebih jauh, dia mengatakan, dilihat dari komposisi jabatan yang akan diisi, lebih banyak sifatnya promosi dan mengisi jabatan yang kosong. Contohnya pada eselon II, saat ini kursi Asisten Pemeritahan dalam keadaan lowong sepeninggal Hefni Zen, yang ditarik ke provinsi.
Selanjutnya, banyak jabatan eselon III, seperti sekretaris Dinas dan kabag-kabag di SKPD yang masih kosong. Kemudian untuk eselon IV merupakan promosi bagi pegawai yang dinilai memiliki kinerja baik serta telah memenuhi persyaratan yang ada. “Termasuk ada tiga orang camat yang akan naik ke eslon lebih baik,” sebutnya.
Terkait ini, Kepala BKPPD Sarolangun, Sudirman, ketika dikonfirmasi, membenarkan rencana pergantian dan mutasi sejumlah pejabat tersebut. “Ini keinginan kepala daerah, selain itu juga demi kelancaran roda birokrasi, sebab jika dibiarkan lowong bisa mengganggu pelayanan terhadap publik,” sebutnya.
Dia juga mengatakan dalam mutasi kali ini, terlihat jelas untuk reformasi birokrasi. Kebanyakan mereka mengembalikan jabatan yang sudah ada ke jabatan baru sesuai dengan latar belakang keahliannya. “Kita harapkan ini bisa mendukung program reformasi birokrasi yang selama ini sudah jadi misi dari bupati,” sebutnya. (amu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kontrak Diputus, 80 Honorer jadi Relawan tanpa Bayaran
Redaktur : Tim Redaksi