Ratusan Polisi Terjaring OPP, Tito: Shock Therapy Dulu

Rabu, 19 Oktober 2016 – 13:52 WIB
Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 235 polisi terjaring‎ dalam operasi pemberantasan pungutan liar (pungli). Mereka diduga mendapat imbalan materi dari masyarakat terkait layanan publik seperti pengurusan SIM, STNK dan lainnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, hasil tersebut merupakan petunjuk bahwa Polri serius memberantas pungli di internal. Sebab, Polri tidak berkeinginan mendapat penilaian tajam ke luar, tapi internal tidak diperbaiki.

BACA JUGA: Gerindra: Dua Tahun Jokowi, Ekonomi Tambah Berat

‎"Kami lakukan dulu langkah-langkah ini ke dalam internal dan eksternal. Saya sudah perintahkan, karena ini kan perintah presiden untuk melakukan pembersihan pungli," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungli (OPP)‎ yang dibentuk Presiden Joko Widodo, Polri menjadi pelaksana. Tito menilai, kewenangan itu tentunya harus dibarengi dengan petugas yang bersih.

BACA JUGA: Wiranto Sebut Kabinet Kerja Punya Kecepatan Luar Biasa

"Melakukan upaya hukum itu tentu saja selain pengungkapan ke luar kami juga berusaha memperbaiki yang di dalam. Di dalam ini kan ada macam-macam punglinya, bisa juga karena kekurangan biaya, belanja barang Polri kan hanya 20 persen, polsek dan polres memang kurang," terang dia.

Meski begitu, lanjut dia, untuk saat ini anggota Polri yang kedapatan melakukan pungli tak semua diproses pidana.

BACA JUGA: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pembangunan Infrastruktur Lebih Terasa

"Sambil memperbaiki itu, kami bikin shock therapy di anggota-anggota ini. Shock therapy dulu secara bertahap. Kalau kami langsung pidanakan semua itu nanti demoralisasi karena memang anggaran kurang," tambah Tito.

Sementara itu, mengenai instansi pemerintahan lainnya, Tito menegaskan tetap melaksanakan penindakan terhada oknum yang melakukan pungli.

"Di instansi-instansi lain pun, kami sebetulnya melakukan penegakan hukum untuk berikan shock therapy, seperti di Kemenhub. Itu masih banyak lagi yang lain. Kami bikin shock therapy setelah itu kami serahkan ke instansi yang bersangkutan untuk memperbaiki sambil kami monitor‎," pungkas dia. (Mg4/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap-Siap! Pekan Ini Ada Pengumuman Penting untuk Bidan Desa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler