jpnn.com, SURABAYA - Saat ini masih ada ratusan ribu warga yang belum tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, pemilihan umum (pemilu) bakal diadakan serentak pada April 2019.
Jika kelewatan, warga tersebut bakal kehilangan hak pilihnya pada pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
BACA JUGA: Jangan Anggap Remeh 31 Juta Pemilih tak Masuk DPT
KPU mengadakan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) sejak 7 Oktober lalu. Posko-posko didirikan di lima titik keramaian.
Gerakan tersebut diselenggarakan kembali di Kebun Bibit Bratang, Jalan KH Mas Mansyur, Taman Kunang-Kunang, Taman Bungkul, dan Taman Cahaya.
BACA JUGA: Berita Terbaru soal DPT Pemilu 2019
Dari GMHP kemarin, diketahui ada 12 orang yang ternyata belum masuk DPT. Dalam GMHP sebelumnya, jumlahnya hanya 11 orang.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono menilai cara tersebut tidak efektif. Menurut dia, pendataan DPT bakal lebih optimal dengan terjun langsung ke rumah-rumah.
BACA JUGA: Duh, 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT
''Libatkan RT/RW. Terutama RT yang tahu kondisi warganya,'' jelas Awi, sapaan akrab Adi, kemarin.
Ada ratusan ribu warga yang belum masuk DPT. Sebanyak 120 ribu warga belum melakukan perekaman e-KTP.
Sisanya adalah warga yang sudah punya e-KTP, tetapi data pemilihnya tetap tidak tercatat.
Pihak RT diharapkan bisa mendorong warganya yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Sementara itu, warga yang sudah punya-e-KTP, tetapi belum tercatat di DPT, bisa segera diproses agar bisa memilih presiden dan wakil rakyat.
Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia menerangkan bahwa GMHP bukan satu-satunya cara KPU dalam menyelamatkan hak pilih warga. Pendataan dengan melibatkan RT dan RW sudah dilakukan.
''Beda segmennya. Kalau mau ditotal, ya banyak,'' jelasnya.
Menurut dia, GMHP mendapat respons dari warga. Warga berbondong-bondong membawa KTP untuk mengecek DPT.
Hasilnya, sebagian besar sudah terdaftar. Bahkan, bukan hanya warga Surabaya yang ikut mengecek. Ada yang berasal dari Sidoarjo.
''Untuk yang Sidoarjo, foto KTP-nya kami teruskan ke KPU Sidoarjo untuk ditindaklanjuti,'' kata Nurul. (sal/c15/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parpol Kecewa Rakor DPTHP Kabupaten Bogor Tak Sesuai Harapan
Redaktur & Reporter : Natalia