jpnn.com, MATARAM - Ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari Program Keluarga Harapan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Hal itu dipicu aksi atau langkah Dinas Sosial Kota Mataram memverifikasi data penerima PKH dengan memberikan label di rumah warga penerima.
BACA JUGA: Bantu Pendidikan Anak Keluarga Tak Mampu dengan PKH
“Dalam satu hari ada lima sampai sepuluh orang yang mengundurkan diri dari penerima PKH atau istilahnya graduasi. Bahkan bisa lebih dari sepuluh orang per hari,” kata Kepala Bidang PK-Linjamsos Dinas Sosial Kota Mataram Leni Oktavia seperti dikutip dari Lombok Post, Jumat (27/11).
Sebagian besar keluarga penerima manfaat memilih graduasi mandiri dengan membuat pernyataan bahwa mereka sudah naik kelas dan tidak lagi masuk sebagai penerima PKH.
BACA JUGA: Komisi VIII DPR Pastikan Realisasi PKH Tepat Waktu dan Sasaran
Jika dikalkulasikan, jumlahnya hampir 200 orang.
Jumlah graduasi ini cukup besar jika dibandingkan angka sebelumnya.
BACA JUGA: Mensos Ingatkan KPM PKH Graduasi Jangan Sampai Turun Kelas
Dalam kurun waktu 2012 sampai 2020, Dinas Sosial Kota Mataram hanya mencatat 358 keluarga yang menyatakan diri graduasi.
Sementara setelah adanya labelisasi ini, kurang dari dua pekan, hampir 200 warga menyatakan diri mampu atau graduasi.
Sebagian keluarga penerima manfaat yang graduasi beralasan ekonomi mereka sudah membaik.
Namun, sangat kuat dugaan, mereka enggan rumahnya dilabeli dengan semprotan tulisan keluarga penerima Bansos PKH dan Sembako.
“Jadi labelisasi ini jadi semacam sanksi sosial. Karena dengan label ini terlihat mana saja warga yang selama ini mendapatkan bantuan atau tidak,” ungkapnya.
Labelisasi dilakukan sejak 12 November sampai 28 November mendatang.
Total ada 17.917 keluarga penerima manfaat yang akan dilabeli rumahnya sebagai keluarga pra sejahtera penerima PKH. Hingga kemarin, 70 persen sudah dilabeli.
Selama proses labelisasi, tidak banyak warga yang protes rumahnya diberikan label.
Karena sebelum kebijakan ini diambil, Dinsos Mataram telah melakukan sosialisasi bersama pihak kelurahan, kecamatan, kepala lingkungan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat keamanan setempat.
“Kami mengantisipasi adanya riak atau gesekan di masyarakat ketika labelisasi dilakukan. Sehingga sosialisasi sudah kami lakukan,” paparnya.
Labelisasi dilakukan Pemkot Mataram untuk meng-update data penerima PKH dan memverifikasi ulang data warga.
Untuk menghindari agar program PKH tidak salah sasaran.
“Kadang selama ini pendamping PKH tidak tahu mana rumah penerima manfaat ini. Dengan adanya labelisasi ini sekarang kami tahu mana yang layak dan tidak mendapatkan program ini,” ujar Leni.
Selama ini, penerima PKH terlalu nyaman dengan bantuan. Sehingga mereka tidak mau naik kelas. (ton/r3)
Redaktur & Reporter : Adek