jpnn.com, CIREBON - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengumpamakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi sudah naik kelas. Dia pun berpesan agar mereka jangan sampai turun kelas lagi.
"Ibarat anak sekolah, ibu-ibu sudah naik kelas atau sudah lulus. Kalau sudah lulus jangan balik lagi jadi KPM. Kalau sudah lulus sebaiknya sekolah lagi lebih tinggi," kata Mensos Juliari dalam sambutannya di acara Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2020, di Cirebon pada Kamis (17/9).
BACA JUGA: Mensos Juliari Ajak Masyarakat Peduli Terhadap Hak-hak Penyandang Disabilitas
Pada kesempata itu Juliari menekankan bahwa tugas negara dalam mengurangi angka kemiskinan bukan hanya pekerjaan presiden, menteri sosial atau bupati dan wali kota. Tetapi yang lebih penting adalah motivasi dari dalam diri penerima KPM itu sendiri.
"Ibu-ibu harus ada motivasi supaya hidup ke depan lebih baik. Baik bagi ibu-ibu baik pula buat Indonesia ke depan. Bila kemiskinan bisa segera dikurangi maka harapan Bapak Presiden agar Indonesia menjadi negara berpendapat menengah pada tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, bisa tercapai dengan baik," katanya.
BACA JUGA: BPPSDMP Kementan Puji Keberhasilan BPP Memajukan Pertanian di Ngawi
Oleh karena itu, menteri yang beken disapa dengan panggilan Ari itu menekankan pentingnya peran pendamping yang diharapkan memberikan skill dan pengetahuan kepada KPM. "Termasuk bagaimana mengelola dana bantuan sehingga meningkatkan produktifitas KPM," tegasnya.
Menteri Ari mengatakan graduasi dan rekonsiliasi merupakan upaya pemerintah dalam mengikis kemiskinan.
BACA JUGA: PSBB DKI Diperketat, Mensos: Penambahan Bansos Tidak Bisa Diputuskan Mendadak
"Dari laporan yang saya terima hingga Agustus kemarin sebanyak 711.126 atau 71,1 persen dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," kata Ari.
"Untuk keluar dari jerat kemiskinan ini harus dimulai dari diri sendiri. Pemerintah sifatnya mendukung. Kalau dihitung, bantuan PKH itu berapa per tahun, paling Rp 5 juta sampai Rp 6 juta," kata Juliari menambahkan.
Ari juga menyampaikan banyaknya KPM yang keluar dari kepesertaan berkat kerja keras pendamping sosial PKH. Untuk itu, dia optimistius target graduasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.
"Ini tak lepas dari kerja sama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini," tambah mantan anggota DPR dua periode ini.
Dalam kesempatan sama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin menyampaikan data KPM yang telah graduasi di Jabar.
"Hingga bulan Agustus juga, di Provinsi Jabar tercatat sebanyak 125.406 KPM atau 7.16 persen, dari total 1.750.047 KPM sudah graduasi," kata Pepen dalam sambutannya.
Pepen mengatakan bahwa Kemensos memberikan apresiasi kepada KPM yang memilih graduasi. Dia berharap kesejahteraan mereka bisa meningkat karena juga diberikan bantuan KPM graduasi.
"Hari ini kami hadirkan 50 KPM PKH yang graduasi dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan dan Indramayu. Pada kesempatan ini akan diserahkan KUR untuk lima KPM yang telah diverifikasi. Kemudian bantuan kebutuhan rumah tangga untuk mendukung usaha ibu-ibu," ucap Pepen.
Selain graduasi, pihaknya merekonsiliasi penyaluran banutuan KPM agar memenuhi 5T, yakni tepat sasaran, waktu, jumlah, manfaat dan administrasi. Rekonsiliasi dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial dan HIMBARA sebagai lembaga penyalur bantuan social. Rekonsiliasi ini diikuti ratusan peserta.
"Kegiatan rekonsiliasi diikuti 224 peserta secara luar jaringan (luring). Kemudian 115 peserta dibagi ke dalam tiga kelas. Dan 109 peserta secara daring," pungkasnya.(jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam