jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding mewanti-wanti masyarakat tidak membuat pernyataan provokatif terkait penganiayaan seorang warga oleh oknum prajurit TNI AU di Merauke, Papua.
Menurut Karding, kasus kekerasan oleh oknum anggota Polisi Militer TNI AU (Pomau) itu rawan dijadikan alat provokasi dengan mengangkat isu etnis. Terlebih, lawan politik pemerintah sedang mencari momentum.
BACA JUGA: Kalimat Tegas Luhut Panjaitan kepada Wamenkes Dante: Jangan Sampai Ini Gagal
"Meminta semua pihak terutama provokasi-provokasi di media, harus kita atasi segera bagaimana caranya. Jangan sampai ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih. Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah," kata Karding dalam keterangan yang diterima, Kamis (29/7).
Politikus PKB itu mendorong Polri, TNI, Satpol PP atau organisasi lainnya yang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat segera mendisiplinkan anggotanya, sehingga sikap saat bertemu masyarakat bisa lebih baik.
BACA JUGA: RS dan DF Ditangkap di Area Hotel Berbintang, Sebegini Bayarannya
Selain itu, Karding menilai perlu segera ada komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan para tokoh masyarakat setempat pascapenganiayaan oleh oknum TNI AU tersebut.
"Pemerintah daerah dan analisis oleh intelijen, misalnya, sejauh apa potensi isu ini akan berpengaruh terhadap keamanan kita," ujar dia.
BACA JUGA: Masalah Covid-19 Sudah Memusingkan Jokowi, Tak Mungkin Melakukan Reshuffle Kabinet untuk Saat IniÂ
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengajak seluruh pihak memercayakan penanganan masalah itu kepada TNI dengan penyidikan, penegakan disiplin internal militer hingga hukuman bagi pelakunya.
"Agar jelas disampaikan ke publik dan memenuhi rasa keadilan," ucap Bobby.
Politikus Golkar itu juga meminta semua pihak menyetop penyebaran video penganiayaan kepada seorang warga yang diketahui penyandang disabilitas di Merauke itu.
"Karena rentan disalahgunakan untuk propaganda hate speech kepada TNI. Sangat rawan dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang rentan di pelintir baik domestik atau internasional melalui media sosial," tutur Bobby.
Dia mengingatkan kembali bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selalu menegaskan agar tentara selalu mengedepankan pendekatan humanis, bukan represif dalam semua pengerahan prajurit dalam setiap operasinya.
Pihaknya menyarankan supaya pemerintah mengoptimalkan koordinasi dengan simpul-simpul intelijen sebagai deteksi dini dan sinergi dengan tokoh lokal agar isu ini selesai sembari menunggu proses hukum yang berjalan.
BACA JUGA: Mayjen Hasanuddin: Saya Akan Menindak Tegas Oknum Anggota TNI AD yang Terlibat Kasus Tersebut
"Pemerintah harus bergerak segera untuk meredam isu-isu yang bisa berkembang," pungkas Bobby Adhityo Rizaldi.
Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo sudah meminta maaf atas kejadian penganiayaan oleh dua anggotanya terhadap seorang warga di Merauke, Senin, 26 Juli. Dia juga memastikan pelakunya akan ditindak tegas.
"Saya selaku Kepala Staf TNI AU menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya di Merauke, terkhusus lagi pada korban dan keluarga. Mohon dibuka pintu maaf," kata Fadjar melalui akun Twitter resmi TNI AU.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah dalam keterangannya menyampaikan penyesalan atas kejadian yang melibat oknum anggota Pomau tersebut.
"Kami menyesalkan tindakan berlebihan oleh dua oknum anggota saat mengamankan warga. Sejak kemarin (Senin, red) keduanya sudah ditahan di Satpom Lanud Dma untuk proses hukum selanjutnya," ucap Indan. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam