WAMENA - Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tito Karnavian,MA meminta agar KPU dan Panwaslu di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Papua untuk tetap bekerja secara konsisten dalam melakukan penghitungan suara di tingkat PPS, dan PPD pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubenur Papua. Penegaskan Kapolda Papua ini menyusul adanya sejumlah konflik yang terjadi di Papua pasca-Pilgub Selasa (29/1) lalu.
Berbagai peristiwa ini terjadi karena adanya pelanggaran dilakukan oleh individu atau sekelompok orang di tengah masyarakat yang berpotensi konflik. "KPU perlu melaksanakan penghitungan suara secara benar, begitu juga dengan Panwaslu jika ada pelanggaran di lapangan harus ditindak tegas. Hal itu perlu dilakukan agar peristiwa atau pelanggaran yang ada di lapangan tidak menjadi sumber konflik," ujar Kapolda kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Polres Jayawijaya, Kamis (31/1).
Kapolda menegaskan KPU dan Panwaslu dalam melaksaakan tugas dan fungsinya bukan saja fokus pada penghitungan suara secara fisik saja, tetapi perlu jeli melihat tahapan-tahapan pencoblosan hingga penghitungan suara yang terjadi di lapangan. Sebab pelanggaran ini memiliki potensi konflik yang besar dan berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada kesempatan ini Kapolda Papua juga menegaskan kepada Polri termasuk TNI agar dalam pengamanan di setiap TPS tidak hanya sebatas pengamanan fisik saja tetapi perlu juga pengamnan penghitungan suara. Sebab jika tidak diamankan, maka ketika terjadi kecurangan hal itu akan menjadi pontensi konflik di masyarakat atau di masing-masing massa pendukung dari 6 kandidat pasangan calon gubenur dan wakil gubenur yang maju pada Pilgub Papua priode 2013-2018.
Sementara itu, Kapolres Jayawijaya, AKBP Fernando Sances Napitupulu mengatakan, pihaknya sudah menginventarisir berbagai potensi yang bisa berdampak pada konflik. "Kami menurunan personel dengan kekuatan penuh dalam mengamankan proses penghitungan suara tersebut," ungkapnya.
Pihaknya mengatakan, setelah surat suara masuk di PPD, pihaknya akan mengawasi berupa melakukan monitor dan melakukan pengamanan penuh penghitungan suara sampai pada pleno penetapan perolehan suara di KPU.
Sementara itu, situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang dilaporkan dalam kondisi tegang menyusul adanya upaya pengalihan suara dari salah satu pasangan calon Gubernur Papua dengan cara menekan warga dan pengancaman.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) asal Pegunungan Bintang, Constant Oktemka kepada pers di Jayapura, Kamis (31/1) malam mengatakan, dirinya baru kembali dari Oksibil ibu kota Pegunungan Bintang dan situasi di sana sangat mengkhawatirkan.
"Sebagai anggota MRP asal di sana, saya imbau dan berharap jangan buat kekacauan di atas. Semua pihak harus tahan diri. Masyarakat sudah memilih calon Gubernur yang diinginkan, jadi jangan paksa mereka untuk ikut kehendak calon," kata Constant.
Constant yang juga Wakil Ketua Pokja Adat pada MRP memaparkan, situasi kurang aman bermula adanya tim sukses salah satu calon gubernur memberi penekanan pada warga untuk mengubah pilihannya karena melihat hasil suara dan ternyata mereka kalah di daerahnya sendiri.
"Mereka juga berusaha mengubah hasil pemilihan di sana. Ini yang buat massa pendukung calon lain mulai bersatu dan melawan mereka," kata dia.
Bahkan, sambung Constant, kemarin sore sempat terjadi konflik horizontal. Beruntung hujan turun sehingga massa bubar. "Saya juga sudah lapor Polres setempat dan mereka berupaya antisipasi situasi itu," katanya. (ben/fud)
Berbagai peristiwa ini terjadi karena adanya pelanggaran dilakukan oleh individu atau sekelompok orang di tengah masyarakat yang berpotensi konflik. "KPU perlu melaksanakan penghitungan suara secara benar, begitu juga dengan Panwaslu jika ada pelanggaran di lapangan harus ditindak tegas. Hal itu perlu dilakukan agar peristiwa atau pelanggaran yang ada di lapangan tidak menjadi sumber konflik," ujar Kapolda kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Polres Jayawijaya, Kamis (31/1).
Kapolda menegaskan KPU dan Panwaslu dalam melaksaakan tugas dan fungsinya bukan saja fokus pada penghitungan suara secara fisik saja, tetapi perlu jeli melihat tahapan-tahapan pencoblosan hingga penghitungan suara yang terjadi di lapangan. Sebab pelanggaran ini memiliki potensi konflik yang besar dan berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada kesempatan ini Kapolda Papua juga menegaskan kepada Polri termasuk TNI agar dalam pengamanan di setiap TPS tidak hanya sebatas pengamanan fisik saja tetapi perlu juga pengamnan penghitungan suara. Sebab jika tidak diamankan, maka ketika terjadi kecurangan hal itu akan menjadi pontensi konflik di masyarakat atau di masing-masing massa pendukung dari 6 kandidat pasangan calon gubenur dan wakil gubenur yang maju pada Pilgub Papua priode 2013-2018.
Sementara itu, Kapolres Jayawijaya, AKBP Fernando Sances Napitupulu mengatakan, pihaknya sudah menginventarisir berbagai potensi yang bisa berdampak pada konflik. "Kami menurunan personel dengan kekuatan penuh dalam mengamankan proses penghitungan suara tersebut," ungkapnya.
Pihaknya mengatakan, setelah surat suara masuk di PPD, pihaknya akan mengawasi berupa melakukan monitor dan melakukan pengamanan penuh penghitungan suara sampai pada pleno penetapan perolehan suara di KPU.
Sementara itu, situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang dilaporkan dalam kondisi tegang menyusul adanya upaya pengalihan suara dari salah satu pasangan calon Gubernur Papua dengan cara menekan warga dan pengancaman.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) asal Pegunungan Bintang, Constant Oktemka kepada pers di Jayapura, Kamis (31/1) malam mengatakan, dirinya baru kembali dari Oksibil ibu kota Pegunungan Bintang dan situasi di sana sangat mengkhawatirkan.
"Sebagai anggota MRP asal di sana, saya imbau dan berharap jangan buat kekacauan di atas. Semua pihak harus tahan diri. Masyarakat sudah memilih calon Gubernur yang diinginkan, jadi jangan paksa mereka untuk ikut kehendak calon," kata Constant.
Constant yang juga Wakil Ketua Pokja Adat pada MRP memaparkan, situasi kurang aman bermula adanya tim sukses salah satu calon gubernur memberi penekanan pada warga untuk mengubah pilihannya karena melihat hasil suara dan ternyata mereka kalah di daerahnya sendiri.
"Mereka juga berusaha mengubah hasil pemilihan di sana. Ini yang buat massa pendukung calon lain mulai bersatu dan melawan mereka," kata dia.
Bahkan, sambung Constant, kemarin sore sempat terjadi konflik horizontal. Beruntung hujan turun sehingga massa bubar. "Saya juga sudah lapor Polres setempat dan mereka berupaya antisipasi situasi itu," katanya. (ben/fud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yenny Tuding Bawaslu Tak Obyektif
Redaktur : Tim Redaksi