jpnn.com - MEDAN - Pemilihan calon wakil gubernur sumut (cawagubsu) hingga kini belum juga tuntas. Saking ruwetnya proses pemilihan cawagubsu diminta diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan menilai pemilihan cawagubsu sangat rentan terhadap praktik suap.
BACA JUGA: Mau Tahu Jumlah Fakir Miskin? Baca Ini Aja Yes
Kata dia, di dalam tata terbit (Tatib) pemilihan cawagubsu yang disahkan 22 anggota DPRD Sumut, pemilihan (voting) dilakukan dengan cara tertutup.
"Sistem pemilihan secara tertutup rawan dan berpotensi untuk terjadi praktik suap, pemberian hadiah atau janji dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan wajah DPRD Sumut secara kelembagaan, kita perlu meminta tim khusus KPK diterjunkan untuk memantau proses ini," katanya, seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini (12/10).
BACA JUGA: Majikan Sadis Penyiram Air Panas PRT Sudah Ditangkap Polisi
Dia sebenarnya berharap agar pemilihan dilakukan secara terbuka. "Saya siap kalau memilih secara terbuka, tetapi tatib yang disahkan hanya oleh 22 anggota dprdsu ( tidak kuorum ) telah mengatur sistem pemilihan tertutup," sebutnya.
Sutrisno mengatakan, proses pemilihan Cawagubsu di DPRD Sumut merupakan momentum atau kesempatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas peristiwa beberapa waktu yang lalu. Karenanya, perlu adanya komitmen bersama.
BACA JUGA: Sadis, Pacar Dicekik, Leher Korban Diinjak-injak
"Dimana pilihan tidak berhubungan dengan hadiah atau janji dalam bentuk apapun. Namun untuk memastikan sejak awal bahwa tidak ada praktik suap, kita meminta KPK menerjunkan tim khusus memantau proses pemilihan Cawagubsu," tegasnya.
Meski pemilihan Cawagusbu secara voting oleh anggota DPRD Sumut tinggal menghitung hari, dua kandidat cawagubsu sepertinya belum ada melakukan lobi-lobi politik. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Irham Buana Nasution menyebutkan, pihaknya akan mengundang Fraksi Golkar DPRD Sumut untuk membahas secara khusus agenda pemilihan Cawagubsu.
Kata dia, DPD Partai Golkar akan menjatuhkan pilihan kepada salah satu kandidat. Namun, itu dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari Fraksi Golkar. Secara pribadi, Irham tidak kenal dengan Idris Lutfi Rambe dari PKS dan Nur Azizah Marpaung dari Hanura.
"Cuma tahu sosoknya saja, Ibu Nur Azizah itu kemarin ikut Pilkada Asahan. Sedangkan Pak Idris merupakan mantan anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut. Cuma sebatas itu," ujar Irham ketika dihubungi, kemarin.
Mantan Ketua KPUD Sumut itu menyebutkan, Golkar belum ada melakukan pertemuan khusus dengan kedua calon. "Kalau mereka (calon) mau bertemu, kita terbuka. Tentu DPD Golkar nanti akan satu suara dalam menjatuhkan pilihan," urainya.
Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, kedua cawagubsu yang akan dipilih melalui mekanisme vooting di DPRD Sumut belum berkomunikasi dengan partai yang saat ini dipimpinnya.
"Saya cuma tahu nama ibu Marpaung, tapi orangnya yang mana tidak kenal. Sebatas tahu nama, kalau usulan PKS malah saya tidak tahu namanya siapa," bilang Japorman.
Japorman menambahkan, DPD PDI-P Sumut akan memiliki satu suara didalam proses pemilihan cawagubsu. "Tapi akan kita konsultasikan lebih dahulu ke DPP, akan ada rekomendasi DPP. DPD Sumut akan menyampaikan itu kepada Fraksi, dan Fraksi tinggal mengeksekusinya,"katanya. (dik/adz/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bungkusan Spanduk Baunya Amis Bikin Warga Heboh, Ternyata Isinya…
Redaktur : Tim Redaksi