"Ini untuk memberi kesempatan kepada parpol yang tidak lolos melakukan penilaian secara objektif atas kinerja KPU. Selain itu, publik juga perlu dilibatkan untuk ikut menilai," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, kepada wartawan, Senin (29/10).
Menurut Ray, KPU semestinya tidak berpikir bahwa urusan pemilu hanya antara parpol dengan KPU semata. Namun sesuai dengan prinsip penyelenggaraannya, pemilu harus terbuka. Sehingga memiliki kepastian hukum dan memenuhi kepentingan umum. "Jadi tidak ada alasan untuk menutup-tutupi hasil verifikasi. Karena kalau itu dilakukan, akan mengundang tanya. Apakah benar data-data diverifikasi oleh KPU," Katanya.
Ray menilai, ketertutupan sebenarnya cukup pada proses dan tidak pada hasil. Sebab asumsi awalnya, tidak mungkin parpol mendaftar dengan semangat coba-coba. Parpol-parpol ini tentu sudah memperhitungkan dengan cermat kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan UU atau tidak. "Apalagi masih dalam verifikasi admintratif. Pengguguran dengan jumlah massif mungkin dapat diterima, bila sampai pada tahap verifikasi aktual," katanya.
Pentingnya keterbukaan menurut Ray, juga untuk menghindari dugaan bahwa KPU memuluskan jalan bagi parpol yang berada di Senayan dengan mengorbankan yang baru tumbuh. Akibatnya, penyederhanaan seolah hanya menyasar parpol-parpol baru.
"Karena jumlah yang gagal itu sangat mengejutkan. Mencapai lebih dari 50 persen dari jumlah yang mendaftar. Ini kan sangat fantastis mengingat tahapannya masih di adminstratif," pungkasnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suara PDIP Pecah
Redaktur : Tim Redaksi