jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi menyoroti kasus pemadaman listrik secara bergilir di beberapa wilayah di Pulau Jawa sejak 2 Maret 2021.
Menurut Ridwan, masyarakat menyoroti kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pemadaman listrik tersebut.
BACA JUGA: PLN Komitmen Jadikan Limbah FABA untuk pendorong Ekonomi Nasional
“Kami sudah mendapatkan informasi pada awal Januari 2021 mengenai ancaman pemadaman listrik karena PLN kekurangan pasokan batubara,” ujar Ridwan Hanafi saat aksi di Depan Kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu (24/3).
Ridwan mengaku telah meminta Dirut PT PLN Zulkifly Zaini bertanggung jawab atas permasalahan atas pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
BACA JUGA: Sekjen Laskar Rakyat Jokowi Kembali Menyentil Moeldoko, Begini Kalimatnya
Dia juga meminta Dirut PLN menyampaikan secara terbuka permasalahan tersebut kepada Presiden Jokowi dan DPR RI.
Namun, dia menilai Dirut PT PLN terkesan menutupi permasalahan tersebut.
BACA JUGA: 666 Pelanggan PLN Jakarta Bakal Kena Pemadaman Listrik, Ini Wilayahnya...
Pada kesempatan itu, Ridwan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh jajaran KPK atas terungkapnya kasus suap pajak yang melibatkan salah satu perusahan yang bergerak di sektor batubara.
“Ini langkah awal mengungkap kartel mafia batubara,” tegas Ridwan.
Ridwan berharap KPK menelusuri perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor batubara ini.
LRJ, menurut Ridwan, mendukung langkah KPK dengan menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan bisnis batubara yang diduga melibatkan sejumlah oknum-oknum pejabat di PT PLN.
Ridwan menyebut PLN adalah Perusahaan BUMN yang mendapatkan kewenangan untuk menguasai sistem listrik di Indonesia. “Namun, perusahaan ini juga langganan mendapat subsidi dari pemerintah,”ujar Ridwan.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich