jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) drh Slamet mengatakan fraksinya mencatat Indonesia mendapat komitmen/janji dari negara-negara maju berupa dana kerja sama luar negeri hingga mencapai USD 1.1 miliar.
Menurut Slamet, walaupun realisasinya masih jauh dari harapan, namun pada beberapa program pembangunan kehutanan komitmen tersebut telah ditunjukkan.
BACA JUGA: Ikhtiar BRI Kurangi Dampak Negatif Perubahan Iklim
“Fraksi PKS telah menghitung pada tahun anggaran 2021 terdapat anggaran sekitar Rp 297.294.832.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada Dana Bantuan Konservasi dan Perubahan Iklim. Anggaran ini sangat besar, karena itu perlu diwaspadai akan adanya jebakan besar dana hibah ini,” ujar Slamet di Jakarta, Selasa (6/4).
Legislator asal Sukabumi ini meminta semua pihak agar memperjelas tawaran anggaran yang hampir mencapai Rp 300 miliar tersebut merupakan hibah (Grant) ataukah pinjaman (debt).
BACA JUGA: Kampung Iklim, Menteri LHK: Program Nyata Penanggulangan Perubahan Iklim
Menurut Slamet, pengalaman sebelumnya menunjukkan total hibah yang diberikan sangatlah kecil yaitu hanya 7-11 % dari total janji (pledge).
“Fraksi PKS kami mempertegas agar pemerintah untuk menerima kerja sama luar negeri dalam bentuk hibah bukan pinjaman pada Dana Bantuan Konservasi dan Perubahan Iklim,” tegas Slamet.
BACA JUGA: Politikus PKS Slamet: Indonesia Tertinggal dari Etipio dan Simbabwe
Indonesia, lanjut Slamet, sebagai negara mega biodiversity dan paru-paru dunia, merupakan negara tujuan bagi negara-negara di dunia untuk dapat menunjukkan perannya dalam Perubahan Iklim serta Konservasi Sumber Daya Alam.
Perannya sangat strategis menjaga bumi agar tetap lestari dan berkelanjutan sehingga kontribusi negara-negara lain di dunia mesti dilakukan oleh sebab begitu besarnya manfaat negeri ini memberikan oksigen di bumi.
Untuk itu, tambahnya, Fraksi PKS tidak mengharapkan misi hibah yang diberikan berujung pada rekomendasi kebijakan yang pada akhirnya akan merugikan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
“Kami mengkhawatirkan studi-studi kelayakan, studi pembangunan yang dibiayai oleh mitra pembangunan pada akhirnya, data yang tersedia digunakan untuk menyudutkan pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta KLHK dalam hal ini untuk secara selektif dan dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan sharing data dan informasi,” ujar Slamet.
Lebih lanjut, pengurus pusat PKS ini memperingatkan dana hibah luar negeri harus di kelola secara transparan dan akuntabel.
“Fraksi PKS juga mendorong pemerintah untuk mencatat dan memantau dana-dana hibah luar negari yang diperuntukkan bagi Lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kita perlu hati-hati akan adanya kepentingan-kepentingan lain yang dapat merugikan bangsa Indonesia,” pungkas Slamet.(jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich