Real Count: Cagub Diusung Demokrat – PKS Teratas

Sabtu, 30 Juni 2018 – 10:27 WIB
Seorang pria sedang menempelkan stiker bergambar Dr Zulkieflimansyah di sepeda motornya, Sabtu (4/2). Foto: Dewi/Lombok Post/JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Hasil real count KPU Pilkada NTB menunjukkan pasangan H Zulkieflimansyah - Hj Sitti Rohmi Djalilah yang diusung Demokrat dan PKS unggul dengan raihan suara 31,66 persen.

Angka itu hasil pernghitungan dari data yang sudah mencapai 99,1 persen. Sembilan kabupaten/kota penghitungannya telah rampung 100 persen. Sisanya tinggal Lombok Timur.

BACA JUGA: Real Count KPU Beda Tipis dengan Quick Count Lembaga Survei

Posisi kedua pasangan HM Suhaili FT-H Muhammad Amin dengan perolehan 26,53 persen, lalu pasangan H Ahyar Abduh-Mori Hanafi dengan 25,08 persen, dan pasangan H Ali BD-HL Gede Sakti Amir Murni dengan 16,73 persen.

Hanya saja, ketika data tersebut ditelaah dan ditelisik lebih jauh, rupanya data-data yang ditampilkan dalam real count tersebut tidak akurat. Terutama dengan menelisik data-data di tiap kabupaten/kota.

BACA JUGA: Real Count: Calon PKB Menang Telak

Ketidakakuratan itu terutama terkait dengan jumlah pemilih. Jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya rupanya tidak sama dengan jumlah total suara (gabungan suara sah dan tidak sah). Ada yang jumlahnya lebih, dan ada juga yang jumlahnya kurang.

Lombok Post (Jawa Pos Group) mengecek ulang data di tiap kabupaten/kota yang ditampilkan KPU tersebut satu per satu. Dimulai dari Kota Mataram. Di Ibu kota provinsi ini, total ada 195.619 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Namun, setelah ditotal, jumlah suara tidak sah dan yang sah mencapai 195.240. Artinya, ada kekurangan 379 suara.

BACA JUGA: Selain Quick Count, HADIST Juga Unggul Real Count versi KPU

Pola yang sama terjadi pula untuk penghitungan suara di Lombok Utara di mana di sana total suara kurang 81 dari 124.833 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Pun juga di Kabupaten Sumbawa. Di sana, jumlah total suara berkurang 301 suara dari warga yang menggunakan hak pilih 246.746 orang.

Di Kabupaten Bima ada selisih 397 suara. Yang menggunakan hak pilih 233.449 orang. Namun, total suara 233.052. Daerah tetangga, yakni Kota Bima juga mengalami pola serupa. Ada selisih kekurangan 286 suara dari pengguna hak pilih yang mencapai 89.968 orang.

Tak cuma kurang. Ada juga yang jumlah total suara lebih besar dibanding dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Lombok Post menemukan hal ini terjadi di Lombok Barat. Di sana, jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya 367.549 orang. Namun, setelah suara dihitung, total suara yang sah dan tidak sah jumlahnya lebih banyak. Yakni mencapai 367.859. Atau ada kelebihan suara 310 suara.

Pola yang sama juga terjadi di Lombok Tengah. Di sana, yang datang memilih 515.660 orang. Namun, total suara mencapai 516.496 suara. Artinya ada kelebihan suara dari jumlah pemilih mencapai 836 suara.

Kasus serupa juga ditemukan di Sumbawa Barat. Di sana, yang datang memilih 62.744 orang. Namun, total suara mencapai 62.985. Berarti ada kelebihan suara mencapai 241 suara. Di Dompu juga begitu. Di sana, jumlah warga yang datang memilih 116.766. Namun, total suara 116.690. Artinya ada kelebihan 76 suara.

Sementara khusus Lombok Timur yang penghitungannya belum 100 persen, hingga tadi malam jumlah data warga yang menyalurkan hak pilih diinput dalam data sebanyak 657.487 orang. Namun, total suara mencapai 656.549 suara. Berarti ada kekurangan 938 suara.

Belum jelas, apakah jumlah tersebut belum dihitung dan masuk dalam tabulasi data, atau bagaimana. Yang jelas, di Lotim memang proses penghitungan belum 100 persen. Masih ada 75 TPS yang datanya belum diinput di sana.

Soal ketidakakuratan data ini dikonfirmasi Lombok Post pada lima komisioner KPU NTB tadi malam. Namun, hingga jelang tengah malam, tak satu pun komosioner KPU NTB memberi tanggapan. Panggilan telepon kepada Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori pun tak dijawab. Kendati panggilan telepon masuk.

Namun, sehari sebelumnya Aksar Ansori menegaskan bahwa, data real count yang ditampilkan KPU tersebut memang tak bisa jadi rujukan. "Data itu hanya untuk disajikan pada publik," katanya.

Ditegaskannya, data yang dapat diakses dari situs KPU itu tak bisa juga dijadikan hasil resmi. Bahkan, katanya menegaskan, KPU sendiri sebagai pemilik data tak boleh mengutip data yang ditampilkan secara daring tersebut. "Tapi silakan publik mengawal, melalui data itu," ucapnya. (kus/yuk/cr-eya/r8)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunakan Real Count, Asyik Mengaku Ungguli Emil-Uu


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler