jpnn.com - JAKARTA -- Hingga bulan ini, realisasi anggaran instansi pusat sangat rendah, tidak sampai 10 persen.
Belum maksimalnya serapan anggaran ini karena banyak pejabat di kementerian/lembaga yang takut melakukan program karena belum jelasnya posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT).
BACA JUGA: Pertamina Tegaskan Pertalite Batal Diluncurkan Bulan Ini
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, seharusnya pejabat kementerian tidak perlu takut merealisasikan anggaran.
Sebab, sudah ada Perpres yang bisa dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan program kementerian.
BACA JUGA: Soal Petral, Dua Menteri ini Kompak Bakal Tempuh Jalur Hukum
"Dari analisis kami, sebenarnya ada beban psikologis yang mendera para pejabat kementerian. Setelah penataan organisasi tuntas, para pejabat ini bimbang apakah tetap menjadi pejabat atau tidak, makanya mereka memilih menunggu. Nah, di sini menteri yang harus ambil langkah cepat. Apakah akan mengganti JPT-nya atau tidak," beber Yuddy dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (15/5).
Bila ingin mengganti JPT, lanjutnya, menteri harus bergerak cepat jangan menunda-nunda. Namun saat ini pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang menteri melakukan penggantian JPT hingga lebaran nanti. Tujuannya agar program kementerian bisa berjalan.
BACA JUGA: Datsun Lebih Disukai di Luar Jakarta, Ini Penyebabnya
"Mulai bulan ini sampai Lebaran nanti tidak boleh ada penggantian pejabat. Kalau ingin mengganti JPT bisa dilakukan usai Lebaran. Yang sudah mengajukan penggantian JPT, saya pastikan akhir bulan ini semuanya sudah tuntas sehingga program bisa langsung jalan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Datsun Masih Enggan Bocorkan Peluncuran Mobil Matik-nya
Redaktur : Tim Redaksi