jpnn.com - JAKARTA - Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin mengatakan, hingga September ini, realisasi pembangunan program sejuta rumah masih jauh dari target. ''Baru sekitar separo,'' ujarnya kemarin (26/9).
Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, realisasi program sejuta rumah sejak dicanangkan 1 Mei lalu baru sebanyak 493.552 unit. Angka itu terdiri dari 357.906 unit rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 135.646 unit rumah non MBR.
BACA JUGA: Wahai Anak Muda, Jika Ingin Nongkrong Sembari Belajar Bisnis ke SMESCO Saja
Sebagaimana diketahui, program sejuta rumah dicanangkan untuk mengatasi backlog atau kekurangan rumah yang saat ini sudah mencapai 17,2 juta unit rumah. Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 603.516 unit rumah untuk MBR dan 396.484 unit rumah untuk nonMBR.
Tahun lalu, pemerintah sudah menetapkan batasan harga rumah untuk MBR yang bisa mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibagi dalam sembilan zona.
BACA JUGA: Bila Cukai Tembakau Tetap Naik Segitu, Begini Jadinya...
Misalnya, di kawasan Jabodetabek maksimal Rp 120 juta, di Jawa (selain Jabodetabek) Rp 105 juta, Sumatera (selain Babel) Rp 105 juta, Kalimantan Rp 118 juta, Sulawesi Rp 110 juta, dan paling mahal Papua serta Papua Barat Rp 165 juta.
Wijayanto mengakui, di tahun pertama ini, program sejuta rumah memang masih mengalami beberapa kendala. Misalnya, dalam hal penyerapan subsidi bunga oleh pemerintah.
BACA JUGA: Ini Alasan Politikus Golkar Minta BPK Audit BI
Padahal, salah satu tujuan pemerintah dalam program ini adalah memberi akses yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada kredit pemilikan rumah (KPR). ''Tahun ini bank penyalurnya baru BTN, tahun depan akan dibuka untuk bank-bank lain juga,'' katanya.
Dari 357.906 unit rumah untuk MBR, memang hanya 83.240 unit yang dibeli dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Adapun lainnya menggunakan KPR biasa dengan bunga sekitar 12 - 13 per tahun. Padahal, dengan FLPP, masyarakat bisa mendapat KPR dengan bunga hanya 5 persen serta bantuan uang muka Rp 4 juta.
Selama ini, program sejuta rumah memang dipantau langsung di bawah koordinasi tim di Kantor Wakil Presiden dengan Kementerian PU Pera sebagai ujung tombaknya.
Karena itu, lanjut Wijayanto, dalam sisa tiga bulan ini, pemerintah akan mengoptimalkan pembangunan rumah, terutama rumah untuk MBR maupun rumah susun untuk kawasan perkotaan.
''Untuk rumah nonMBR, pengembang juga terus dibantu melalui pemangkasan izin agar tidak berbelit lagi,'' ucapnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerja Bank Indonesia Apa Sih?
Redaktur : Tim Redaksi