jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (12/8). Aksi demonstrasi ini merupakan buntut dari sengketa Pulau Lere-lerekang (Lari-larian) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Demo tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Hasan Sulur. Selain Hasan Sulur, dua wakil ketua DPRD lainnya juga hadir yaitu AM Natsir Nawawi dan Muhammad Jayadi. Sedangkan anggota DPRD Sulbar yang hadir adalah seluruh anggota komisi I, pimpinan fraksi, dan anggota DPRD yang berasal dari dapil Majene.
BACA JUGA: Legalisasi Aborsi Timbulkan Kontroversi
Aksi unjuk rasa ini dipicu rasa kecewa anggota DPRD Sulbar karena dengan tidakadanya penjelasan Kemendagri terkait Permendagri Nomor 53 tahun 2014 soal kepemilikan Pulau Lerelerekang.
Surat dari DPRD Sulbar ditujukan kepada Dirjen Pemerintahan Umum. Lalu, dari pihak ditjen pemerintahan umum, surat tersebut diteruskan kepada Biro Hukum Kemendagri. Tapi, ketika para anggota dewan ini datang beramai-ramai ke kemendagri, baik ditjen pemerintahan umum maupun biro hukum tak bisa menerima mereka dengan alasan pimpinan mereka sedang bertugas keluar daerah.
BACA JUGA: Golkar Siap di Luar Pemerintahan
“Kita seperti bola pingpong di pingpong sana sini. Ditjen PUM dan biro hukum saling tunjuk dan tidak ada yang mau memberikan penjelasan. Padahal, surat kami sudah dikirim sejak pekan lalu. Ini kami merasa dilecehkan secara kelembagaan,” kata Wakil Ketua DPRD Hasan Sulur.
Sekitar dua jam menunggu di halaman depan kemendagri, belum ada kepastian akan diterima oleh pihak kemendagri, sejumlah anggota dewan langsung berinisiatif untuk melakukan unjuk rasa.
BACA JUGA: Pekan Depan Pendaftaran CPNS Dibuka
Kepala Perwakilan Sulbar di Jakarta, M Hamzih, yang juga hadir di tempat itu juga langsung berteriak dan melakukan orasi sehingga mengundang perhatian orang-orang yang ada di sekitar situ.
Setelah melakukan negosiasi dengan pihak keamanan kemendagri, akhirnya para anggota dewan diarahkan ke ruangan penerimaan aspirasi.
Hingga akhir pertemuan dengan tim penerima aspirasi kemendagri tidak ditemukan titik temu karena tidak ada pihak berkompeten yang bisa memberikan penjelasan. Tim penerima aspirasi hanya bisa menampung aspirasi yang disampaikan lalu diteruskan ke pejabat yang berkompeten di kemendagri.
Akhirnya, diputuskan untuk diadakan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat dengan catatan harus dihadiri langsung oleh pihak berkompeten terutama pihak yang terlibat dibalik terbitnya permendagri No 53.
"Kalau perlu kita ketemu langsung dengan mendagri. Ini harus jelas ada apa di balik perubahan permendagri itu. Kita tidak mau ada kongkalikong antara kemendagri dengan Kalimantan Selatan. Kita yang paling berhak terhadap Pulau Lere-Lerekang itu," kata Wakil Ketua Komisi I Harun.
Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan yang juga hadir di kemendagri memilih untuk meninggalkan kantor tersebut sebelum demo dilakukan.
“Untuk apa kita datang kalau tidak diterima oleh pejabat berkompeten, pejabat yang tidak bisa memberikan keputusan atau penentu kebijakan. Masa kita hanya diterima oleh esleon III, ini sudah tidak benar. Lebih baik pertemuan ditunda lalu dijadwalkan ulang dan harus dihadiri oleh pejabat berkompeten minimal eselon II. Kalau hanya eselon III, tidak ada artinya, itu sudah pelecehan lembaga namanya,” jelasnya.
Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini menambahkan, sebagai pimpinan dewan, pihaknya sangat kecewa dan menyesalkan sikap kemendagri yang tidak memberikan respon terhadap keinginan DPRD Sulbar secara khusus dan masyarakat Sulbar secara umum yang ingin meminta kejelasan terkait keluarnya permendagri no 53.
"Pokoknya, bagi kami harga mati Pulau Lere-Lerekang itu adalah wilayah Sulbar. Kita akan terus melakukan upaya dan aksi hingga ada perubahan permendagri itu. Ini semua demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kami karena kawasan Lere-Lerekang itu kaya akan potensi gas dan mineral," kata Hamzah. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Prabowo Klaim Pilpres di Papua Kacau
Redaktur : Tim Redaksi