JAKARTA – Pemerintah akan menggelontorkan anggaran bagi pembangunan infrastruktur pedesaan yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja. Diharapkan, proyek ini tidak dikerjakan oleh asing.
“Intinya infrastruktur pedesaan ini kita harapkan tidak dikerjakan oleh kontraktor dari luar tapi melibatkan desa. Jadi yang mengelola masyarakat sekitar jadi kalau korupsi temennya sendiri yang menghukum,”ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang P.S Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (29/3).
Adapun plafon untuk infrastruktur pedesaan ini sebesar Rp250 juta, sehingga bukan pembangunan skala besar. Program ini bertujuan untuk meredam gejolak ekonomi, selain dari perbaikan income yang didapat dari dana segar yang berasal dari BLSM maupun cash forward. “Jadi infrastruktur pedesaan ini sangat dekat dengan cash forward,”tambahnya.
Menurutnya, program serupa juga pernah dilakukan pemerintah pada tahun 2005, dengan mempertimbangkan kebutuhan dari desa tersebut.
“Kalau desa berbasis pertanian ya infrastruktur pertanian, kalau nelayan maka infrastruktur perikanan, kalau pangan maka infrastrukturnya ada di sawah dan irigasi. Tapi ini bukan transfer daerah tetapi, ini perbantuan dari PU,” urainya.
Pemerintah, tambahnya mengalokasikan belanja infrastrktur dalam APBNP 2012 diperkirakan sekitar Rp160 triliun yang berasal dari belanja modal dan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp24 triliun dan ada tambahan dana dari kompensasi perubahan harga subsidi untuk pembanguanan infrastruktur pedesaan. (naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Paripurna, Menkeu Pikirkan Rating
Redaktur : Tim Redaksi