jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan penguatan pendidikan karakter anak didik melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter harus semakin dikuatkan dalam implementasi di lapangan.
Pemerintah pusat bersama daerah baik itu provinsi dan kabupaen harus membuat peta jalan atas pelaksanaan perpres tersebut. Tantangan penguatan karakter terhadap anak didik semakin penting di tengah perkembangan era digital yang semakin masif ini.
BACA JUGA: Oknum Tenaga Honorer Ikut Ditangkap
“Pelaksanaan Perpres 87/2017 tampak belum maksimal di lapangan," kata Reni menyampaikan refleksi akhir tahun 2018 seperti dalam siaran persnya, Senin (31/12).
Lebih lanjut Reni menyatakan rencana pemerintah untuk kembali memasukan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) agar dapat segera direalisasikan pada tahun ajaran baru 2019-2020 pada 2019 mendatang.
Hanya saja, ujar dia, pemerintah harus memodifikasi PMP agar tak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi dan menjenuhkan bagi anak didik.
BACA JUGA: Humphrey: Sudah Tepat Masalah PPP Merupakan Internal Partai
"PMP harus menjadi benteng ideologi bangsa sejak dini bagi anak didik dengan mengemas sesuai dengan usia anak didik yang berkarakter millennial ini," katanya.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR itu juga menyinggung persoalan tenaga guru honorer.
BACA JUGA: PPP: Gerindra Tak Usah Genit soal Akuisisi Saham PT Freeport
Menurutnya, persoalan tenaga guru honorer diharapkan dapat tuntas dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia menjelaskan PPPK itu sebagai landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
"Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer," kata Reni.
Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kutip Reni, jumlah guru honorer se Indonesia sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu, guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu.
Lebih jauh Reni juga menyinggung keberadaan dana abadi riset yang mulai dialokasikan pada tahun 2019 sebanyak Rp 1 triliun. Dia berharap itu dapat menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia. Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif.
"Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi," papar Reni.
Dia juga menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Asian Games 2018 lalu dapat dijadikan milestone bagi dunia olahraga di Indonesia untuk meningkatkan prestasi secara berkesinambungan. Mulai dari penyiapan SDM, pembinaan serta peningkatan kesejahteraan para atlit. Tak kalah penting, reformasi di organisasi olahraga di Indonesia harus senantiasa terus dilakukan.
"Seperti upaya pengungkapan mafia skor sepakbola oleh aparat penegak hukum harus didukung oleh berbagai pihak untuk memastikan organisasi olahraga di Indonesia steril dari praktik koruptif dan kolutif," ungkap Reni.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Bakal Rebut Suara Prabowo di Jombang dan Madura
Redaktur & Reporter : Boy