JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Indra mengaku prihatin atas kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi. Ia menilai kerusuhan di KJRI Jeddah merupakan refleksi buruknya pelayanan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Hal itu akhirnya memunculkan kemarahan para TKI. Karena itu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus melakukan evaluasi menyeluruh atas terjadinya kerusuhan itu.
"Jangan kambing hitamkan provokator tapi lakukan pembenahan ke dalam dan pembenahan pelayanan. Karena rasanya tidak mungkin para TKI akan melakukan perusakan atau kerusuhan apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik," kata Indra di Jakarta, Senin (10/6).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, jangan posisikan para TKI sebagai warganegara kelas dua karena mereka sama dengan warganegara di tanah air. Karena itu, negara harus memberikan pelayanan yang baik bagi setiap warga negara, di manapun mereka berada.
Kemenakertrans & BNP2TKI ujar Indra, harus menjadikan kejadian itu sebagai persoalan yang sangat serius. Mereka harus memastikan para TKI mendapatkan pelayanan optimal dalam mengurus berkas imigrasi yang dibutuhkan dan segala sesuatunya yang mereka butuhkan.
KJRI lanjut Indra, seharus dapat memprediksi kemungkinan membludaknya TKI yang akan membuat surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Karenanya, ia berharap kejadian di KJRI Jeddah tidak berulang lagi.
Indra meminta pihak KJRI menambah loket pelayanan, menambah tenaga pelayanan dan menambah jam layanan. "Hal ini diharapkan dapat mengurai panjangnya antrean pengurus SPLP yang menghindari batas waktu program amnesti yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi pada 3 Juli 2013," pungkasnya. (gil/jpnn)
Hal itu akhirnya memunculkan kemarahan para TKI. Karena itu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus melakukan evaluasi menyeluruh atas terjadinya kerusuhan itu.
"Jangan kambing hitamkan provokator tapi lakukan pembenahan ke dalam dan pembenahan pelayanan. Karena rasanya tidak mungkin para TKI akan melakukan perusakan atau kerusuhan apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik," kata Indra di Jakarta, Senin (10/6).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, jangan posisikan para TKI sebagai warganegara kelas dua karena mereka sama dengan warganegara di tanah air. Karena itu, negara harus memberikan pelayanan yang baik bagi setiap warga negara, di manapun mereka berada.
Kemenakertrans & BNP2TKI ujar Indra, harus menjadikan kejadian itu sebagai persoalan yang sangat serius. Mereka harus memastikan para TKI mendapatkan pelayanan optimal dalam mengurus berkas imigrasi yang dibutuhkan dan segala sesuatunya yang mereka butuhkan.
KJRI lanjut Indra, seharus dapat memprediksi kemungkinan membludaknya TKI yang akan membuat surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Karenanya, ia berharap kejadian di KJRI Jeddah tidak berulang lagi.
Indra meminta pihak KJRI menambah loket pelayanan, menambah tenaga pelayanan dan menambah jam layanan. "Hal ini diharapkan dapat mengurai panjangnya antrean pengurus SPLP yang menghindari batas waktu program amnesti yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi pada 3 Juli 2013," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daftar Kota Penerima Penghargaan Adipura
Redaktur : Tim Redaksi