Refly Harun: Elit Cenderung Jadi Sumber Konflik Pemilukada

JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun mengatakan konflik yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) umumnya disebabkan oleh elit yang cenderung menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan sebuah Pemilukada.

"Konflik Pemilukada umumnya bersumber dari elit yang cenderung menghalalkan berbagai cara untuk menang," kata Refly Harun, saat jadi pembicara dialog DPD bertema "Menciptakan Pemilukada Damai", di gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/8).

Yang namanya rakyat, lanjut Refly, jauh lebih cerdas dan dewasa dalam menggunakan hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah Pemilukada"Termasuk untuk tidak menggunakan hak memilih karena alasan tidak satupun diantara calon yang dapat dia percaya," ungkap Refly.

Menurut dia, terjebaknnya para elit untuk menggunakan berbagai cara agar Pemilukada dimenangkannya merupakan konsekuensi dari mahalnya ongkos politik

BACA JUGA: PKS Menunggu Demokrat

"Ongkos Pemilukada di Indonesia sangat-sangat mahal dan tidak masuk akal hingga semua kandidat rugi besar kalau mengalami kekalahan," tambahnya.

Lebih lanjut Refly mengungkap beberapa aspek penyebab ongkos Pemilukada jadi mahal seperti harus adanya uang untuk mendapatkan 'perahu' yang hanya dimiliki oleh partai politik"Selain itu, elite pusat yang seharusnya bisa memberikan solusi damai, justru sering ambil posisi memanas-manasi situasi sehinga keadaan makin panas serta adanya syarat 15 persen partai pengusung

BACA JUGA: Pengeluaran Parpol Harus Dibatasi

Ini membuat calon kepala daerah berbondong-bondong untuk mencari dukungan 15 persen," kata Refly.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komite I DPD dari Provinsi Maluku, Jacob Jack Ospara mengatakan bahwa konflik yang terjadi di banyak Pemilukada, bukan disebabkan oleh elit tapi lebih karena kondisi masyarakat yang belum siap berdemokrasi.

"Di era Orde Baru dengan demokrasi terpimpin semua proses mendapatkan kepala daerah relatif tenangBeda dengan demokrasi langsung sekarang yang dalam pelaksanaannya ternyata rakyat belum siap," kata Jacob.

Selain itu, dia juga menyebut rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia juga punya andil besar terhadap tidak mulusnya proses berdemokrasi langsung

BACA JUGA: DPD Demokrat Kompak Ingin Anas-Nazaruddin Dikonfrontir

"Setiap individu masyarakat boleh berkumpul dan menyatakan pendapat, sementara modal pendidikan masyarakat di daerah belum bagus karena mayoritas lulusan SD," katanya.

Alasan pendidikan tersebut dibantah Refly"Pendidikan bukan faktor pemicu utamaPendidikan itu, adalah proses yang tidak akan pernah berakhir," kata Refly, mengutip Presiden Soekarno. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazar Belum Dipecat, Marzuki Salahkan Ibas