jpnn.com, JAKARTA - Menaker Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan masukan agar ekosistem ketenagakerjaan bisa bertransformasi dari yang rigid/kaku menjadi lebih fleksibel.
Salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini yakni ekosistem ketenagakerjaan rapuh.
BACA JUGA: Indonesia Jelaskan Upaya Atasi Kesenjangan Gender di Tempat Kerja di Forum G-20
"Saya kasih PR ke KEIN. Intinya, kita perlu masukan dari KEIN bagaimana agar transformasi dari ekosistem yang rapuh dan rigid dan kaku itu menjadi benar-bener kita bisa didorong berubah menjadi fleksibel, " kata Hanif saat menjadi pembicara diskusi prospek ekonomi 2019-2024 di Jakarta, Rabu (24/4).
Diskusi yang digelar KEIN dihadiri oleh Ketua Wantimpres Sidharto Danusubroto, Sekjen Kemnaker Khairul Anwar, Ketua KEIN Soetriso Bachir, Wakil Ketua KEIN Arief Budimanta, Ketua Apindo Haryadi B. Sukamdani dan Ketua Industri Manufaktur Johnny Darmawan.
BACA JUGA: Menaker Hanif Dhakiri: K3 Investasi yang Sangat Baik
Hanif Dhakiri meyakini bila reformasi ketenagakerjaan dijalankan maka ekosistem ketenagakerjaan akan lebih fleksibel sehingga pekerja, pengusaha maupun pemerintah akan sama-sama senang.
“Dengan melakukan reformasi ketenagakerjaan, maka investasi akan mudah masuk karena eksosistemnya lebih bagus. Kalau kita mendorong padat karya, sangat memungkinkan apabila ekosistemnya diubah., " ujarnya.
BACA JUGA: Negara-Negara APO Bahas Efek Teknologi dan Produktivitas di Sektor Kesehatan
Hanif mengatakan masalah pengangguran bukan terletak di lapangan kerjanya, karena selama kurun empat tahun pemerintah telah berhasil menciptakan 10 juta lebih lapangan kerja.
Masih adanya pengangguran karena saat ini dunia usaha kesulitan mencari tenaga kerja dengan skill yang dibutuhkan
Hanif Dhakiri mengatakan agenda pemerintah pembangunan SDM di tahun 2019 yakni mendorong pihak swasta terlibat lebih intens investasi SDM dengan memberikan insentif berupa “super tax reduction”.
Yakni insentif bagi dunia usaha agar nilai yang dikeluarkan untuk investasi SDM bisa diganti dengan pengurangan pajak.
“Strategi pemerintah lainnya secara umum yakni massifikasi pelatihan vokasi, meningkatkan kapasitas pelatihan dan menambah kecakupan peserta pelatihan, “ ujarnya.
Hanif menambahkan pemerintah setiap saat terus menggenjot peningkatan skill mengingat adanya keterbatasan SDM yakni 58 persen angkatan kerja merupakan lulusan SD/SMP dari total 131 angkatan kerja Indonesia.
"Karenanya prioritas pemerintah 2019 yakni pembangunan SDM, " katanya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manfaatkan Amnesti, Pemerintah Pulangkan 51 Pekerja Migran dari Yordania
Redaktur & Reporter : Natalia