jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat dan asosiasi pemda akan menyusun regulasi penyelesaian honorer.
Salah satu poin yang akan diatur adalah masalah anggaran.
BACA JUGA: Ketum Honorer K2 Sebut Hasil Seleksi Administrasi PPPK Teknis Janggal, Benarkah?
Pentolan K2 dari Kabupaten Kerinci Yosi Novalmi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).Azwar Anas dalam menyusun regulasi sebaiknya menggunakan hati nurani.
"Jangan ada lagi aturan yang merugikan honorer K2 teknis administrasi," kata Yosi kepada JPNN.com, Sabtu (21/1).
BACA JUGA: Asosiasi Pemda Masuk Tim Penyelesaian Honorer, Dewan Pembina Ingatkan Masalah Pengabdian
Kalaupun ada pengajuan formasinya, Yosi meminta jangan sampai jabatan yang ada di PermenPAN-RB Nomor 76 Tahun 2022 tidak diakomodir. Kalau ada yang tidak terakomodir bagaimana masalah honorer bisa selesai.
Dia menyebutkan di Kabupaten Kerinci tidak membuka formasi PPPK 2022 untuk jabatan pemadam kebakaran, padahal daerah-daerah lain ada untuk jabatan tersebut. Akibatnya mereka terpaksa hanya jadi penonton.
"Harapan kami pemerintah pusat menekan pemerintah daerah agar jangan membatasi formasi (jabatan, red).dalam perekrutan PPPK, karena acuannya sudah ada di PermenPAN-RB 76/2022," tegas Yosi.
Selain itu, harus ada prioritas untuk honorer K2 yang sudah lama mengabdi. Dia mencontohkan, honorer K2 teknis administrasi di Dinas Pemadam Kebakaran.
Pengabdian mereka malah disamakan dengan honorer non-K2, padahal masa kerjanya baru 1-2 tahun.
Fakta tersebut, kata Yosi, sangat tidak adil. Honorer K2 pengabdiannya rata-rata pengabdiannya minimal 18 tahun, makanya dalam merumuskan regulasi ini mohon juga gunakan hati nurani.
"Kami harus menghidupi keluarga, membiayai pendidikan anak-anak kami dengan honor 500 ribu rupiah perbulan. Sulit rasanya memenuhi kebutuhan itu semua," keluhnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad