jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi belum berbicara tegas mengenai rekaman percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir. Padahal, imbas persoalan ini bisa meluas jika tidak segera ditangani.
Karena itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan meminta supaya Jokowi dan DPR bisa segera bersikap.
BACA JUGA: Diterpa Isu Rekaman, Bu Rini Sibuk Tinjau Proyek KA Cepat
Jokowi kata dia harus meminta penjelasan langsung kepada Rini, jangan malah mengeluarkan pernyataan menunggu informasi detail.
Mamit juga menyarankan agar DPR menyudahi perang dingin dengan Rini. Dengan begitu, DPR bisa segera meminta klarifikasi kepada Rini dan juga Sofyan soal rekaman percakapan tersebut.
BACA JUGA: Siapa Kakak Saya yang Satunya dalam Rekaman Rini Soemarno?
"DPR perlu mengakhir perang dingin dengan Rini supaya bisa segera mengklarifikasi permasalahan yang ada," ujar Mamit di Jakarta, Rabu (2/5).
Alasannya, kasus percakapan Rini-Sofyan bisa berimbas pada kehilangan kepercayaan dunia usaha kepada Indonesia. Menurut Mamit, bisnis yang digarap Kementerian BUMN sedikit banyak melibatkan pihak ketiga.
BACA JUGA: Sudahlah, Presiden Jokowi Sebaiknya Segera Pecat Bu Rini
Dugaan adanya percakapan itu tentang fee, bisa berimbas pada dunia investasi dalam negeri.
"Sedikit banyak pasti akan terdampak, misalnya terhadap pihak ketiga, entah itu perbankan, atau investor lain yang mau kerja sama dengan BUMN. Jika benar seperti dugaan awal, akan sangat berdampak negatif terhadap investasi," papar Mamit.
Mamit mendorong banyak pihak untuk bisa mengungkap dan memperdengarkan rekaman itu secara utuh. Harapannya persepsi yang terlanjur liar selama ini, bisa diredam.
"Juga tidak membuat kegaduhan semakin panjang," lanjut Mamit.
Beruntung, sejauh ini Mamit belum menemukan persoalan ini berimbas pada kepercayaan pasar modal. Namun, bukan berarti bisa bernafas lega. Pemerintah harus bisa menjaga agar kasus ini tidak sampai menimbulkan gejolak besar.
"Sampai sekarang masih aman, dampaknya belum ada, dan diharapkan jangan sampai ke situ," ucap Mamit.
Sementara itu, Pengamat pasar modal Adler Haymans berharap Presiden Jokowi segera mencopot Rini dari posisinya sebagai menteri BUMN.
Menurut Adler, selama ini Rini lebih menunjukkan sisi kontroversialnya ketimbang kinerjanya. Antara lain kebiasaan Rini menggonta-ganti direksi BUMN. Dalam pandangan Adler, cara kerja Rini justru kontraproduktif bagi BUMN.
"Tidak ada yang cemerlang selama kepemimpinannya. Sebaiknya presiden mengevaluasi keberadaan Rini di kabinet," tandasnya.(JPC/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW Desak KPK dan BPK Seriusi Small Business untuk Pak Ari
Redaktur & Reporter : Yessy