jpnn.com - JAKARTA - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyampaikan pernyataan sikap sebagai reaksi terhadap situasi perpolitikan terkini, hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi.
Pernyataan sikap itu disampaikan di sela-sela acara Panggung Rakyat bertema Bongkar yang dilaksanakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12) malam.
BACA JUGA: Tokoh Berpantun di Panggung Rakyat: Kalau Penguasa Bapakmu, Jadi Apa Pun KesampaianÂ
Sebelum ASDI menyampaikan sikap, mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto lebih dahulu menanggapi pernyataan rekan seperjuangannya melawan Orde Baru, Budiman Sudjatmiko.
Petrus mengecam pernyataan Budiman yang meminta agar kasus pelanggaran HAM masa lalu dilupakan.
BACA JUGA: ASDI Bikin Panggung Rakyat Bongkar, Ingatkan Calon Pemimpin Akan Agenda Penyelesaian Kasus HAM
Petrus mengaku bersama para aktivis prodemokrasi punya utang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Menurutnya, tidak akan ada masa depan yang cerah bagi bangsa apabila utang kasus lalu tidak dituntaskan.
BACA JUGA: Spanduk Penyelesaian HAM Jadi Primadona Pengunjung Panggung Rakyat
"Maka dari itu kami menyerukan, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya juga kasus penculikan tidak boleh ditutup. Kasus HAM tidak boleh dipendam," kata Petrus.
Dia kemudian menyerukan publik untuk memilih calon pemimpin masa depan yang bersih terhadap persoalan kejahatan masa lalu.
"Tolak politik imunitas. Tolak dinasti politik. Tolak korupsi, tolak nepotisme, tolak kolusi. Hanya ada satu kata, lawan!" kata Petrus dalam pernyataannya.
Aida Leonardo, setelah Petrus berbicara di Panggung Rakyat, menyampaikan isi pernyataan sikap ASDI yang menyinggung soal HAM sampai pemberantasan korupsi.
Berikut pernyataan sikap ASDI dalam acara Panggung Rakyat bertema Bongkar:
Indonesia menghadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.
Akibatnya, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998 dan untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, maka kami menuntut;
1. Negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti-korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.
2. Negara harus memulihkan penegakan hukum atau atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.
3. Memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan yang paham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jekak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif dan menjunjung kesetaraan.
4. Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apa pun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil, dan bermartabat.
5. Negara harus memilihkan integritas badan pengawas seperti DPR dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.
6. Menjaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif.
Dari situ, ASDI menyerukan beberap hal sebagai berikut;
1. Rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani.
2. Mahasiswa harus segera mengkonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya orde baru, dan republik rasa kerajaan.
3. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. (ast/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Aristo Setiawan