JAKARTA - Aiptu Labora Sitorus yang kesehariannya berdinas di Polres Sorong, Papua Barat, terungkap memiliki uang sekitar Rp 1,5 triliun di rekeningnya. Ternyata kasus ini bukan yang pertama kalinya terjadi di wilayah Polda Papua.
"Yang pertama melibatkan seorang perwira berpangkat AKBP dengan kekayaan ratusan miliar. Peristiwanya sekitar 10 tahun lalu. Tapi perwira tersebut tidak diproses secara hukum hanya dimutasi dari jabatannya," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, saat dihubungi, Rabu (15/5) malam.
Berdasarkan pengalaman dari kasus sebelumnya, lanjut Neta, kasus Aiptu Labora sebaiknya tidak ditangani Polri. Ia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tersebut.
"Dalam kasus ini kekayaan Aiptu Labora sangat tidak wajar sehingga patut diduga ada dana haram dibalik kekayaan tersebut. Inilah yang harus diusut KPK," terang Neta.
Selain itu jika KPK yang mengusut kasus itu, dipastikan aliran dananya akan terungkap. "Baik asal muasal dana itu maupun alirannya, apakah ada yang mengalir ke atas," tuturnya.
Menurut Neta, sudah menjadi rahasia umum bahwa oknum polisi di Papua atau wilayah lainnya yang menjadi beking bagi pengusaha-pengusaha hitam di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan dan bidang lainnya. "Diduga dari cara-cara inilah oknum-oknum polisi tersebut menumpuk kekayaan ilegalnya," ucapnya.
Senada dengan Neta, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengatakan, penanganan kasus Aiptu Labora sebaiknya ditangani KPK, sehingga bisa lebih akuntabel. "Masak yang di bawah Rp 1 miliar saja KPK semangat terus yang nilainya triliunan malah enggak," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Yang pertama melibatkan seorang perwira berpangkat AKBP dengan kekayaan ratusan miliar. Peristiwanya sekitar 10 tahun lalu. Tapi perwira tersebut tidak diproses secara hukum hanya dimutasi dari jabatannya," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, saat dihubungi, Rabu (15/5) malam.
Berdasarkan pengalaman dari kasus sebelumnya, lanjut Neta, kasus Aiptu Labora sebaiknya tidak ditangani Polri. Ia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tersebut.
"Dalam kasus ini kekayaan Aiptu Labora sangat tidak wajar sehingga patut diduga ada dana haram dibalik kekayaan tersebut. Inilah yang harus diusut KPK," terang Neta.
Selain itu jika KPK yang mengusut kasus itu, dipastikan aliran dananya akan terungkap. "Baik asal muasal dana itu maupun alirannya, apakah ada yang mengalir ke atas," tuturnya.
Menurut Neta, sudah menjadi rahasia umum bahwa oknum polisi di Papua atau wilayah lainnya yang menjadi beking bagi pengusaha-pengusaha hitam di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan dan bidang lainnya. "Diduga dari cara-cara inilah oknum-oknum polisi tersebut menumpuk kekayaan ilegalnya," ucapnya.
Senada dengan Neta, Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengatakan, penanganan kasus Aiptu Labora sebaiknya ditangani KPK, sehingga bisa lebih akuntabel. "Masak yang di bawah Rp 1 miliar saja KPK semangat terus yang nilainya triliunan malah enggak," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Diminta Tangani Kasus Aiptu Pemilik Rp 1,5 T
Redaktur : Tim Redaksi